Bisma hidung berdarah posts
Tako Aquarius parah pembunuh berdarah dingin sadis.....!!!
INI BUKTI NYATA TERDUGA !!! Otak Pembunuhan di Pulomas Adalah Istri Siri Dari Dodi Triono Berikutnya
detiknews.com
JAKARTA – Petugas Polres Metro Jakarta Timur memeriksa istri siri Doni Triono, Elsya Agnesya Kalangi
110 months ago
Places to See Before You Die Komaneka Bisma, Bali, Indonesia. Photo by Putu Yuliatini
126 months ago
Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA
Selasa Malam, 21 April 2015
-------------------------------------
"MINI-SEMINAR" --- KASUS SEJARAH TERPENTING INDONESIA
* * *
Sepertinya, --- seakan-akan, . .. kejadian itu, sebagai sesuatu yang 'kebetulan' saja!
Pe Read more ... nulis muda Leila S Chudori menempakan posting di FB. Tentang kesan dan komentarnya setelah melihat sebuah film dokumenter berjudul "40 Years of Silence" karya Robert Lemelson (2005).Aktivis dan pemeduli HAM Indonesia umumnya sudah melihat Film "40th Kesunyian". < Untuk kata 'silence' --- terjemahan yang lebih cocok, mungkin: 'keheningan' , atau 'kebisuan'>.
"40 Years of Silence", -- adalah sebuah dokumenter sekitar Peristiwa Pembantaian Masal 1965/66/67. Situs www.40yearsofsilence.com/2008, a.l menulis sbb :
SEBUAH TRAGEDI INDONESIA:
Adalah kisah empat keluarga Indonesia yang menjadi korban tragedi 1965-1966. Keluarga Lanny di Jawa Tengah, Keluarga Budi di Jogjakarta, Degung dan Kereta di Bali.
Diperkirakan 500 ribu sampai 1 juta orang dibunuh pada Oktober 1965 sampai April 1966. Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum terungkap di Indoensia.
Alex, ayah Lanny adalah tokoh Baperki. Penangkapan dan kematian Alex telah mengubah kehidupan Lanny sekeluarga.
Budi mengalamai trauma dendam akan apa yang dialami Kris, kakaknya yang mengalami cap sebagai anak PKI. Budi seperti hidup di dua dunia: hitam dan putih, dendam dan bersabar.
Orang tua Degung menjadi korban saat Degung berumur lima tahun. Degung masuk dalam dunia intelektual dan kebudayaan.
Kereta menyakiskan berbagai pembunuhan terhadap orangtua dan keluarganya. Saat ini Kereta hidup dengan roh-roh yang merasuki dirinya. Rob Lawson menekankan diagnosa Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) terhadap empat keluarga itu.
Tiga sejarawan, Baskara T Wardaya, John Rossa dan Geoffrey Robison, menerangkan temuan penelitian mereka bahwa pembunuhan massal itu diorganisasikan, berkait erat dengan politik nasional dan internasional masa perang dingin.
* * *
Lalu, --- Leila S. Chudori memberikan komentar dan kesannya a.l sbb: (19 April) 2015
“Semalam saya menyaksikan sebuah film dokumenter berjudul "40 Years of Silence" karya Robert Lemelson (2005), seorang antropolog AS tentang tapol dan keluarganya dengan akibat fisik dan mentalnya.
Sebelumnya saya menyaksikan dokumenter ini sepotong-sepotong melalui trailer saja dan tempo hari Lemelson mengirimkan jauh-jauh dari AS.Sebelum ada nama Joshua Oppenheimer, dokumenter ini saya rasa lengkap (dengan cara dokumenter 'konvensional) mengikuti 4 narasumber di Jawa dan Bali serta komentar beberapa pengamat seperti Baskara Wardaya dan John Roosa.
Meski sudah bertahun-tahun saya melakukan riset soal 1965, tetap saja cerita para saksi masih mengejutkan dan menggedor hati. Salah satu anak yang diikuti dengan sabar oleh sutradara, sejak dia masih remaja hingga agak dewasa berkisah bagaimana dia menyaksikan sendiri kakaknya dianiaya di depan dia.
Anak ini tumbuh jadi anak pemarah dan sering berkelahi. Yang agak membuat dia sekarang lebih tenang dan tidak murka seperti masa kanak-kanaknya adalah karena dia kini ikut latihan bela diri dan meditasi.
"Dulu rasanya saya ingin membunuh para penyiksa kakak saya," katanya.
Tapi kini kemarahan itu dia salurkan pada olahraga. Saya jadi ingat itu sosok yang saya bayangkan tentang Segara Alam dalam Pulang, hasil wawancara dengan beberapa kawan, putera tahanan di Salemba dan Nusakambangan serta Pulau Buru. Kawan-kawan, 50 Tahun sudah peristiwa itu.
Saya hormat kepada rekan-rekan IPT (International People's Tribunal) yang setia bergerak mencari keadilan.
* * *
Dari komentar Leila inilah dimulai “MINI SEMINAR” .. yang temanya berkembang menjadi hakikat yang sesungguhnya, dari massalahnya, yaitu KASUS PERISTIWA SEJARAH PEMBANTAIAN MASAL 1965/66/67. Dan keterlibatan para aktivis dan pemeduli mancanegara mengenai kasus tsb. Kemudian diseminarkan pada tgl 10 April 2015, di Den Haag, Belanda. Dalam suatu wadah kegiatan pro -korban pelanggaran HAM terbesar di Indnesia. Lembaga itu bernama “THE INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL 1965 (IPT-65)”. Badan kegiatan HAM ini berkedudukan di Den Haag. Dipandu oleh seorang sarjana Belanda, Prof Dr Saskia Swieringga dan Koordinator, seorang advokat Indonesia, Nursyahbani Kacasungkana.
* * *
Berbagai pendapat dan komentar diajukan di MINI-Seminar di FB. Sungguh penting dan menarik. Ini adalah diskusi, yang bisa diikuti oleh siapa saja yang mau bergabung di Facebook.
Baik disoroti salah satu komentar – pendapat seorang partisipan yang diajukan a.l sbb:
“. . . . . saya khawatir fakta-fakta penting tentang peristiwa 30 Sep. 1965 itu tidak akan pernah terungkap sepenuhnya selama para pelaku atau keluarga dekat mereka masih berkuasa dan pasal-pasal tentang limitasi rahasia negara di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tidak segera direvisi. (Abdullah Alamudi).
Lalu ditanggapi oleh Leila S. Chudori a.l sbb:
“Sepenuhnya memang tidak mungkin . . . Di negara Barat yang sering sekali mengulik sejarah mereka saja tak pernah bisa sepenuhnya mengangkat 'the truth'. Tapi sekedar pengakuan dar pemerintah bahwa massacre itu terjadi, menurut saya penting, pasti ada caranya untuk mengatasi keterbatasan itu.
Leila melanjutkan: . . . . . “iya, tentu saya tidak mimpi semua pemimpin bisa membuat statement seperti Gus Dur. Semua kenyataan pak Alamudi itu betul sekali terutama soal Megawati dan SBY. Saya belajar banyak hal dan salah satunya: bersiap untuk kecewa. Tapi ya kalau kita duduk-duduk saja, saya tidak merasa tepat. Dalam film itu salah satu pengamat (kalau tak salah Baskara Wardaya) menyampaikan satu hal menarik: kalau kita diam tenang-tenang saja puluhan tahun, peristiwa berdarah ini terus terusan berulang dan nyawa orang sedemikian tidak dihargai.
* * *
Ada satu lagi yang perlu disoroti , yaitu pendapat sbb:
“ . . . . saya kira (re)solusi thd 1965 & dampaknya berat dan tidaklah mungkin tanpa gerakan politik dari masyarakat. Mendem jero, seperti dimaksud Lies M, benar itu dilakukan Orde Baru, bukan solusi, malah merupakan hipokrisi.
“Pengakuan pemerintah atau pengakuan oleh presiden seperti dilakukan Gus Dur, hanya Gus Dur yg (berani dan mampu) melakukannya.
“Tribunal Rakyat pun hanya satu jalan utk mendorong lahirnya momentum. IPT tidak mungkin menyelesaikan tanpa gerakan politik. Di Spanyol, gerakan masyarakat itu dimulai oleh kelompok cendekia dan seniman, diperkuat oleh guru2 sejarah, terutama setelah Franco mati (1975).
“Saya kira, betapa pun terbatas, upaya Spanyol resolving dampak Perang Saudara 1930an lumayan. Apalagi mengingat gerakan ini, selang 70 tahun (!) kemudian, berhasil menggolkan UU Historical Memory (2004) yg meruntuhkan peninggalan politik & senirupanya fasisme Franco dan mendorong rekonsiliasi eksil Spanyol mudik ke tanahairnya.
“Point saya: mendem jero, pengakuan, islah (menurut sebagian elite kini), juga IPT,semua itu mustahil menyelesaikan masalah warisan politik dan ideologis utk mengobati luka2 besar 1965.
“Mustahil bila tanpa gerakan politik dan budaya dari tengah masyarkat. (Aboeprijadi Santoso)
* * *
Seorang hadirin yang datang ke Seminar “IPT – 1965”, di Den Haag 10 April, 2015 y.l – mempertanyakan langsung padaku, apakah kegiatan pro-HAM Indonesia yg diadakan di luarnegeri seperti ini, akan punya dampak di Indonesia?
Aku tunjukkan, bahwa setiap kegiatan pro-HAM di luarnegeri, -- demi diberlakukannya HAM di Indonesia, --- pasti punya pengaruh dan efek tertentu, --- seperti banyak fakta membuktikan hal tsb.
Kegiatan-kegiatan di luar Indonesia merupakan manifestasi kepedulian dan solidaritas internasional pada rakyat Indonesia yang memperjuangkan diberlakukannya HAM di Indonesia. Sejak dulu , – -- kehidupan masyarakat negeri manapun di dunia ini, pertumbuhan dan perkembangnnya – tidak terpisah dan TIDAK BISA DIPISAHKAN, dari kehidupan masyarakat bangsa-bangsa dan negeri-negeri di dunia pada keseluruhannya.
Bagaimanapun penguasa dan kekuatan politik parpol dsb dari sementara negeri berusaha memisahkan dan membendung kehidupan masyarakat Indonesia dari kehidupan masyarakat dunia, --- usaha tsb pasti akan menemukan kegagalan.
Dengan sendirinya kekuatan dan gerakan politik dalam negeri merupakan faktor yang menentukan apakah penguasa akan memenuhi tuntutan keadilan yang diajukan di dalam maupun di luar negeri. Saling hubngannya dan adanya faktor pengaruh luarnegri – selalu merupakan 'pelengkap' untuk adanya suatu perubahan medasar dari suatu negeri.
* * *
Sementara itu, ---- “MINI – SEMINAR”, Mini-Seminar -- yang berlangsung di media mancanegara sekitar Hak-Hak Azasi Manuisa dan Demokrasi, sekitar tuntutan keadilan bagi para korban Peristiwa Persekusi dan Pembantaian Masal 1965-66-67 di Indonesia akan berlangsung terus! Terus dan terus, sampai cita-cita dan tujuannya tercapai.
* * *
131 months ago
Ari Wibisono http://video.liputan6.com/global/mitos-urban-misteri-makhluk-gaib-di-terowongan-berdarah-benteng-pendem-2183207
MITOS URBAN : Misteri Makhluk Gaib Di Terowongan Berdarah Benteng Pendem
video.liputan6.com
Benteng seluas 10,5 hektar di bangun pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Tahun 1861 dan berlokasi mendekati Pelabuhan.Disebut benteng pendem karena dahulu seluruh lokasi Benteng terkubur tanah setebal 3,5 cm.Terowongan yang hanya panjangnya se Read more ... kitar 100 meter itu memiliki sejumlah ruangan dan…
133 months ago
Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 31 Januari 2015
--------------------------------
Ikuti Bagaimana KEBIJAKAN JOKOWI “Menangani” . . . . Kemelut Perpolitikan . . .
* * *
“ALOTNYA” MELAKSANAKAN “PERUBAHAN” . . .
Sejak periode Presiden BJ Habibi Read more ... e, Indonesia memasuki periode Reformasi dan Demokratisasi. Jatuhnya Suharto menunjukkan, bahwa proses Reformasi dan Demokratisasi itu tidak berlangsung dengan aman, damai dan tenteram. “Perubahan mendadak dan bergejolak”, menuju pada penjungkir-balikkan politik dan birokrasi yang puluhan tahun lamanya bergelimang dan berkubang di lumpur kekerasan dan ketiadaan hukum. Rezim Orde Baru telah menghancur-luluhkan tradisi pemerintah Republik Indonesia, yang didasarkan pada UUD dan hukum.
Sejak dibangunnya, --- rezim Orde Baru, --- 32 tahun lamanya, penguasa menjalankan pemerintahannya, dengan menginjak-injak UUD, hukum dan rasa keadilan. Segala plosok kekuasaan negara: --- eksekutif, legeslatif, dan yudikatif . .,., dicengkam disatu tangan besi yang TUNGGAL : Tangan besi Presiden Jendral Suharto.
Satu-satunya lembaga negara yang berfungsi, yang maha kuasa, adalah Tentara. Melalui pemberlakuan sistim kekuasaan menuruti logika dan falsafah fasis DWIFUNGSI ABRI, rezim Orde Baru menjadikan pemerinth sebagai kekuasaan amgkara murka.
* * *
Itulah sebabnya, -- proses Reformasi dan Demokrtisasi berlangsung BUKAN TANPA KEKERASAN. Sebut saja gerakan massa unjuk rasa protes yang meluas secara nasional --menuntut perubahan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggantungkan nasib negeri pada kekuasaan asing, yang kemudian bermuara pada tuntutan turunnya Presiden Suharto. Gerakan ini ditindas penguasa dengan kekerasan. Telah juga minta korban beberapa mahasiswa Trisakti. Lalu “Perisiwa Mei 1998”, dimana warga etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, pembunuhan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan. Yang semua itu direkayasa oleh penguasa. Peristiwa berdarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian peristiwa penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan/penghilangan aktivis-aktivis Demokrasi dan Reformasi dari PRD, yang sampai detik ini masih merupakan kasus misterius.
* * *
Bangsa ini punya daya hidup dan berkembang yang luar biasa. Buktinya: suatu pertumpahan darah yang dicetuskan penguasa – terkenal dengan Pembantaian dan Persekusi Masal 1965/66/67; dimana kaum Kiri dan pendukung Presiden Sukarno
Pernah disinggung oleh salah seorang tokoh PDI-P, --- Rieke Pitalongga, bahwa situasi politik yang 'kemelut' ini, ada baiknya. Transparansi memperoleh kesempatan diberlakukan dan berkembang. Transparansi pemerintahan dan lembaga negeri lainnya, --- bila digalakkan, dijadikan kegiatan penting media dan kehidupan politik sehari-hari, akan lebih banyak lagi mengikut-sertakan publik dalam mengontrol penguasa. Rakyat pasti gairah menyambut usaha mengawasi, mengontrol, mengungkap, mengkoreksi dan menciptakan kekuatan pendorong positif, --- dalam kehidupan berdemokrasi di zaman Reformasi ini.
Muncul dan berkembangnya TRANSPARANSI -- biasanya terjadi dan tumbuh di kala fihak-fihak yang berkonflik itu, terutama yang ngeloni kedudukan kekuasaan, semakin gairah dan bersemangat dalam kegiatan 'saling bongkar' . Situasi seperti itu sering terjadi pada periode pra dan selama kampanye pemilihan daerah, apalagi pemilihan presiden.
* * *
Bagaimana Presiden Jokowi – Menghadapi pelbagai konflik-politik dan 'conflict of interest' sekitar pengangkatan Kapolri baru Budi Gunawan; penetapan BG sebagai tersangka kasus korupi oleh KPK; dan ditangkapnya untuk beberapa saat, Wakil Ketua KPK, serta pergesekan yang semakin meningkat antara yang pro “KPK” dan lawannya -- yang “pro-Polri”.
Setelah menghentikan Kepala Polri yang lama dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri , --- Jokowi “menunda” pelantikan kepala Polri yang baru Budi Gunawan. Selanjutnya Jokowi memanggil pemimpin-pemimpin KPK dan Polri yang melakukan tugas masing-masing agar bertindak sesuai aturan dan hukum. Tidak boleh melakukan tindakan 'kriminalisasi'. --- Jokowi selanjutnya membentuk 'tim atau panitia independen' terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, diketuai oleh mantan Ketua Muhammadiyah, Syafei Maarif.
Panitia Independen telah mengajukan sarannya agar Presiden Jokowi mengangkat KaPolri yang baru. Karena adalah tidak etis dan merusak kepercayaan publik bila Presiden melantik Kapolri yang 'bermasaalah'.
* * *
Sebegitu jauh duduk perkaranya sudah jelas bagi publik, bagi masyarakat dan bagi siapa saja. Sebuah panitia independen, yang dibentuk Presiden, telah mengajukan saran solusinya.
Budi Gunawan harus mundur, sebaiknya atas inisiatif sendiri, kalau tidak, Presiden yang membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri.
Sebelumnya Syafii Maarif --- Ketua tim independen Konflik KPK dan Kepolisian RI, -- menegaskan a.l:
“Pokoknya kami ingin selamatkan KPK dan Polri. Jangan dibiarkan negara rusak oleh oknum-oknum yang meng-atas-namakan institusi” (27/1/2015).
* * *
Dalam pada itu, Jokowi mengambil langkah “surprise” -- yang strategis, yaitu mengadakan pertemuan, berkonsultasi dengan mantan saingannya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto. (mungkin juga sampai sekarang Prabowo merupakan saingan Jokowi yang paling serius). - Hasil pertemuan, tidak banyak yang meramalkan sebelumnya:
Prabowo Subianto, Ketua Gerindra dan tokoh KMP yang selama ini, mengambil sikap oposisi – tapi dalam DPR bermanuver mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri --- , kini mengambil MENDUKUNG SIKAP APAPUN YANG AKAN DIAMBIL OLEH PRESIDEN JOKOWI DALAM MENANGANI KONFLIK KPK – POLRI.
Sungguh menarik dan mempesonakan perkembangan baru ini, yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Ternyata langkah-langkah Jokowi, diambil secara hati-hati. Dengan memperimbangkan situasi keseluruhan, serta menomor-satukan kepentingan bangsa dan negara secra nasional . . untuk masa kini dan di hari depan.
* * *
Bukankah perkembangan situasi politik Indonesia belakangan ini, merupakan pengungkapan gamblang di muka umum, untuk lebih mengenal, siapa-siapa, yang terlibat dalan konflik, bagaimana sikap masing-masing. Dan -- APA . . . . SESUNGGUHNYA YANG DIRIBUTKAN SELAMA INI.
* * *
Seruan menggelédeék Relawan Jokowi -- – “KAMI TIDAK AKAN MEMBIARKAN JOKOWI SENDIRIAN” , a.l menunjukkan bahwa kebangkitan kekuatan masyarakat, khususnya para Relawan Jokowi, tidak akan berhenti. Ia bahkan akan berkembang dan bertambah besar dan kokoh.
Proses ini akan berlangsung terus --- justru dalam pergolakan politik serta berkembangnya TRANSPARANSI dalam kehidupan berbangsa.
* * *
134 months ago