Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Kemis Malam --- 21 Mei 2015 ------------------------------- BENAR KATA AHOK . . . “PERISTIWA MEI 1998” MENCORENG MUKA BANGSA DAN NEGARA * * * BENAR ADANYA, SEPERTI DIKATAKAN GUBERNUR JAKARTA, AHOK: "Bagi saya, itu (Peristiwa Read more ... Mei 1998) adalah sebuah kejadian yang sangat mencoreng muka bangsa dan negara," (Liputan6.com) Menoleh lebih jauh lagi ke belakang ... . . . . . Ke tahun 1965/'66/'67 . . * * * LALU . . . . Apa namanya PEMBUNUHAN MASAL EKSTRA-JUDISIAL – DI SEKITAR “PERISTIWA 1965”, OLEH FIHAK MILITER DAN PENDUKUNGNYA, TERHADAP LEBIH SEJUTA WARGA TAK BERSALAH, DENGAN DALIH BAHWA MEREKA ADALAH ANGGOTA PKI, SIMPATISAN PKI, BERINDIKASI PKI, KAUM KIRI PENDUKUNG PRESIDEN SUKARNO?? YAITU, MEREKA-MEREKA YANG DITUDUH DAN DI FITNAH TERLIBAT, MENDUKUNG ATAU BERSIMPATI DENGAN G30S? LALU - - - -- Apa namanya PENYALAHGUNAAN "SUPERSEMAR" - PERINTAH PRESIDEN SUKARNO 11 MARET, 1966. KPD JEND. SUHARTO, GUNA MENGGULINGKAN PRESIDEN SUKARNO DARI JABATAN KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA? * * * Lampiran : Kerusuhan Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa—terutama milik warga Indonesia keturunan. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakartwa, Medan dan Solo. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Banyak warga Indonesia keturunan Tiomghoa yang meninggalkan Indonesia. Seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Maertadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" atau "Pro-reformasi". . . . . * * * Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat. Pengusutan dan penyelidikan Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan "Laporan TGPF"] Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer[5]. Sebagian pihak berspekulasi bahwa PANGKOSTRAD LETJEN PRBOWO SUBIANTO dan PANGDAM JAYA MAJEN SYAFRIE SJAMSOEDDIN melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan. Pada 2004 KomnasHam mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung namun sampai 1 Maret 2004, belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung. Penuntutan Amandemen KUHP Pada bulan Mei 2010, Andy Yentriyani , Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meminta supaya dilakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Andy, Kitab UU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu (data Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998), disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam, anal, dan oral. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab UU Hukum Pidana. (Narasumber: Wikipedia) * * *

Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Sabtu, 31 Januari 2015 -------------------------------- Ikuti Bagaimana KEBIJAKAN JOKOWI “Menangani” . . . . Kemelut Perpolitikan . . . * * * “ALOTNYA” MELAKSANAKAN “PERUBAHAN” . . . Sejak periode Presiden BJ Habibi Read more ... e, Indonesia memasuki periode Reformasi dan Demokratisasi. Jatuhnya Suharto menunjukkan, bahwa proses Reformasi dan Demokratisasi itu tidak berlangsung dengan aman, damai dan tenteram. “Perubahan mendadak dan bergejolak”, menuju pada penjungkir-balikkan politik dan birokrasi yang puluhan tahun lamanya bergelimang dan berkubang di lumpur kekerasan dan ketiadaan hukum. Rezim Orde Baru telah menghancur-luluhkan tradisi pemerintah Republik Indonesia, yang didasarkan pada UUD dan hukum. Sejak dibangunnya, --- rezim Orde Baru, --- 32 tahun lamanya, penguasa menjalankan pemerintahannya, dengan menginjak-injak UUD, hukum dan rasa keadilan. Segala plosok kekuasaan negara: --- eksekutif, legeslatif, dan yudikatif . .,., dicengkam disatu tangan besi yang TUNGGAL : Tangan besi Presiden Jendral Suharto. Satu-satunya lembaga negara yang berfungsi, yang maha kuasa, adalah Tentara. Melalui pemberlakuan sistim kekuasaan menuruti logika dan falsafah fasis DWIFUNGSI ABRI, rezim Orde Baru menjadikan pemerinth sebagai kekuasaan amgkara murka. * * * Itulah sebabnya, -- proses Reformasi dan Demokrtisasi berlangsung BUKAN TANPA KEKERASAN. Sebut saja gerakan massa unjuk rasa protes yang meluas secara nasional --menuntut perubahan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggantungkan nasib negeri pada kekuasaan asing, yang kemudian bermuara pada tuntutan turunnya Presiden Suharto. Gerakan ini ditindas penguasa dengan kekerasan. Telah juga minta korban beberapa mahasiswa Trisakti. Lalu “Perisiwa Mei 1998”, dimana warga etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, pembunuhan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan. Yang semua itu direkayasa oleh penguasa. Peristiwa berdarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian peristiwa penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan/penghilangan aktivis-aktivis Demokrasi dan Reformasi dari PRD, yang sampai detik ini masih merupakan kasus misterius. * * * Bangsa ini punya daya hidup dan berkembang yang luar biasa. Buktinya: suatu pertumpahan darah yang dicetuskan penguasa – terkenal dengan Pembantaian dan Persekusi Masal 1965/66/67; dimana kaum Kiri dan pendukung Presiden Sukarno Pernah disinggung oleh salah seorang tokoh PDI-P, --- Rieke Pitalongga, bahwa situasi politik yang 'kemelut' ini, ada baiknya. Transparansi memperoleh kesempatan diberlakukan dan berkembang. Transparansi pemerintahan dan lembaga negeri lainnya, --- bila digalakkan, dijadikan kegiatan penting media dan kehidupan politik sehari-hari, akan lebih banyak lagi mengikut-sertakan publik dalam mengontrol penguasa. Rakyat pasti gairah menyambut usaha mengawasi, mengontrol, mengungkap, mengkoreksi dan menciptakan kekuatan pendorong positif, --- dalam kehidupan berdemokrasi di zaman Reformasi ini. Muncul dan berkembangnya TRANSPARANSI -- biasanya terjadi dan tumbuh di kala fihak-fihak yang berkonflik itu, terutama yang ngeloni kedudukan kekuasaan, semakin gairah dan bersemangat dalam kegiatan 'saling bongkar' . Situasi seperti itu sering terjadi pada periode pra dan selama kampanye pemilihan daerah, apalagi pemilihan presiden. * * * Bagaimana Presiden Jokowi – Menghadapi pelbagai konflik-politik dan 'conflict of interest' sekitar pengangkatan Kapolri baru Budi Gunawan; penetapan BG sebagai tersangka kasus korupi oleh KPK; dan ditangkapnya untuk beberapa saat, Wakil Ketua KPK, serta pergesekan yang semakin meningkat antara yang pro “KPK” dan lawannya -- yang “pro-Polri”. Setelah menghentikan Kepala Polri yang lama dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri , --- Jokowi “menunda” pelantikan kepala Polri yang baru Budi Gunawan. Selanjutnya Jokowi memanggil pemimpin-pemimpin KPK dan Polri yang melakukan tugas masing-masing agar bertindak sesuai aturan dan hukum. Tidak boleh melakukan tindakan 'kriminalisasi'. --- Jokowi selanjutnya membentuk 'tim atau panitia independen' terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, diketuai oleh mantan Ketua Muhammadiyah, Syafei Maarif. Panitia Independen telah mengajukan sarannya agar Presiden Jokowi mengangkat KaPolri yang baru. Karena adalah tidak etis dan merusak kepercayaan publik bila Presiden melantik Kapolri yang 'bermasaalah'. * * * Sebegitu jauh duduk perkaranya sudah jelas bagi publik, bagi masyarakat dan bagi siapa saja. Sebuah panitia independen, yang dibentuk Presiden, telah mengajukan saran solusinya. Budi Gunawan harus mundur, sebaiknya atas inisiatif sendiri, kalau tidak, Presiden yang membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri. Sebelumnya Syafii Maarif --- Ketua tim independen Konflik KPK dan Kepolisian RI, -- menegaskan a.l: “Pokoknya kami ingin selamatkan KPK dan Polri. Jangan dibiarkan negara rusak oleh oknum-oknum yang meng-atas-namakan institusi” (27/1/2015). * * * Dalam pada itu, Jokowi mengambil langkah “surprise” -- yang strategis, yaitu mengadakan pertemuan, berkonsultasi dengan mantan saingannya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto. (mungkin juga sampai sekarang Prabowo merupakan saingan Jokowi yang paling serius). - Hasil pertemuan, tidak banyak yang meramalkan sebelumnya: Prabowo Subianto, Ketua Gerindra dan tokoh KMP yang selama ini, mengambil sikap oposisi – tapi dalam DPR bermanuver mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri --- , kini mengambil MENDUKUNG SIKAP APAPUN YANG AKAN DIAMBIL OLEH PRESIDEN JOKOWI DALAM MENANGANI KONFLIK KPK – POLRI. Sungguh menarik dan mempesonakan perkembangan baru ini, yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Ternyata langkah-langkah Jokowi, diambil secara hati-hati. Dengan memperimbangkan situasi keseluruhan, serta menomor-satukan kepentingan bangsa dan negara secra nasional . . untuk masa kini dan di hari depan. * * * Bukankah perkembangan situasi politik Indonesia belakangan ini, merupakan pengungkapan gamblang di muka umum, untuk lebih mengenal, siapa-siapa, yang terlibat dalan konflik, bagaimana sikap masing-masing. Dan -- APA . . . . SESUNGGUHNYA YANG DIRIBUTKAN SELAMA INI. * * * Seruan menggelédeék Relawan Jokowi -- – “KAMI TIDAK AKAN MEMBIARKAN JOKOWI SENDIRIAN” , a.l menunjukkan bahwa kebangkitan kekuatan masyarakat, khususnya para Relawan Jokowi, tidak akan berhenti. Ia bahkan akan berkembang dan bertambah besar dan kokoh. Proses ini akan berlangsung terus --- justru dalam pergolakan politik serta berkembangnya TRANSPARANSI dalam kehidupan berbangsa. * * *