Cjr diam diam kawin posts

HelloGiggles It's better than we could've imagined!
111 months ago
Adriana Johnson Great santa
This Santa Really Can Tell How To Drink And Hack Your Hangover. Get On With Your Day As Quick As You
swipeat.co.il
Sed felis augue, dictum nec consectetur quis, elementum eu arcu. Nunc ornare arcu lacus, quis aliquet odio bibendum non. Nam vitae libero mauris. Suspendisse vitae purus ligula. Morbi sed diam eget dolor posuere convallis vel vel nisl. Nulla sagittis Read more ... efficitur ex, at sodales massa pulvinar a. Nunc q...
114 months ago
HelloGiggles Today in freaky things: at Crater of Diamonds State Park, regular folks like you and me are just stumbling upon 8.5 carat diamonds, FOR REAL
People keep finding ginormous diamonds in this park, and now we all want to go
hellogiggles.com
In April, we learned that Arkansas resident Susie Clark found a 3.69-carat white tear-shaped diamond on the ground in Arkansas' Crater of Diamonds State Park and we were like "Um, we need to make a road trip to this diamond park happen, like, yesterd Read more ... ay." Now we are DOUBLY invested in making our diam…
129 months ago
Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Sabtu Siang, 27 Juni 2015 -------------------------------- BACA URAIAN ABDILLAH TOHA -- "MELAWAN MAFIA BISNIS" Tanpa seizin penulisnya, Pemerhati Politik ABDILLAH TOHA, tulisannya berjudul "MELAWAN MAFIA BISNIS", dimuat lengkap Read more ... dibawah ini. Merupakan tema pokok kolom hari ini: BACA URAIAN ABDILLAH TOHA – “MELAWAN MAFIA BISNIS” * * * Kita sering sekali membaca, mendengar, nonton film melihat di TV sekitar MAFIA . . . . Mafia ini . . . mafia itu. Barangkali tanpa disadari selama ini, bahwa (mungkin sekali) orang yang dikenal sebagai 'orang baik-baik', terhormat, dan elite --- adalah bagian dari mafia yang ditakuti itu. Kiranya baru kali ini ada uraian yang cekak-aos . . apa sebenarnya MAFIA ITU? Disinilah arti pentingnya uraian ABDILLAH TOHA. Adillah Toha -- memberikan penjelasan dan pencerahan APA ITU MAFIA, EKSISTENSINYA, KEBERADAANNYA, LEGITIMITASNYA, BAHAYANYA -- PENGARUH DAN KEKUASAANNYA. * * * Berawal dari ucapan Presiden Joko Widodo baru-baru ini - - - bahwa negeri ini sedang menghadapi berbagai mafia. Mafia pangan, mafia ikan, mafia migas, dan lainnya (Kompas, 15/6/2015). . . Abdillah Toha menambahkan: "Kalau mau ditambah masih ada lagi: mafia tanah, mafia bioskop, mafia saham, mafia TV, mafia pengecer, dan banyak lagi." Mafia yang beroperasi di masyarakat, dalam kehidupan politik dan ekonomi, budaya sehari-hari -- Indonesia sekarang ini -- bukanlah suatu 'organized crime' (krimininal terorganisasi), seperti pengertian umumnya apa itu mafia -- Yang dimaksud disini, menurut Abdillah Tohga, adalah: MAFIA BISNIS (seperti dikatakan Jokowi) -- ". Kelompok ini legitimate. Bukan kriminal, melainkan bisa menabrak aturan main yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang melalui cara yang lihai dengan memanfaatkan berbagai lubang dari aturan hukum. Kelompok ini biasanya punya kekuatan keuangan yang besar. Koneksi mereka kuat dengan penguasa di bidangnya, intimidatif apabila ada yang mengganggunya, cenderung monopolistik dan menguasai pasar, serta ikut memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan kelompoknya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kelompok mafia memberikan imbal balik kepada penguasa dan politisi dalam bentuk uang, saham, dana pemilu, atau bentuk-bentuk lain yang sulit dilacak. * * * Renungkan sedikit lagi makna tulisan Abdillah Toha mengenai sifat dan cara-kerja MAFIA BISNIS INDONESIA, . . maka tibalah kita pada kesimpulan bahwa MAFIA BISNIS YANG 'EGITIMATE' di Indonesia dewasa ini, SESUNGGUHNYA SUDAH BEOPERASI SEJAK BERDIRINYA REZIM ORDE BARU. Yang membesarkan dan meneruskan serta melindungi budaya korupsi – KKN di segenap jajaran birokrasi, -- sipil dan militer, baik di bidang ekskutif, legeslatif maupun yudikatif. Seluruh sumber hidup dan eksistensi serta tindak tanduk rezim Orde Baru, sesungguhnya adalah -- seperti apa yang diuraikan oleh Abdillah Toha dalam tulisannya mengenai MAFIA BISNIS INDONESIA. Dan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Abdillah Toha mengingatkan bahwa pemerintah harus , membersihkan aparat hukum dan pejabat dari unsur-unsur kotor yang memperkaya diri sendiri. Jika ada kemauan politik, tidak sulit mengidentifikasi mereka dan menggantikannya dengan orang-orang yang bersih dan berani. Selama masih ada pejabat yang bisa dibeli, selama itu pula berbagai mafia akan meraja lela. Lalu menyarankan agar menjaga wibawa pemerintah dengan pelaksanaan hukum yang tegas, disiplin aparat, dan konsistensi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat. * * * Silakan baca selengkapnya uraian Adillah Toha yang dimaksud: Abdillah Toha “Melawan Mafia Bisnis” -- Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengatakan bahwa negeri ini sedang menghadapi berbagai mafia. Mafia pangan, mafia ikan, mafia migas, dan lainnya (Kompas, 15/6/2015). Kalau mau ditambah masih ada lagi: mafia tanah, mafia bioskop, mafia saham, mafia TV, mafia pengecer, dan banyak lagi. Istilah mafia yang berasal dari Sicilia, menurut Reader's Digest, berasal dari bahasa Arab "ma'siyah" yang berarti maksiat. Sicilia pernah diduduki oleh penguasa Arab. Namun, arti umum mafia adalah kelompok kriminal yang terorganisasi (organized crime). Sementara mafia yang dimaksud Jokowi adalah mafia bisnis. Kelompok ini legitimate. Bukan kriminal, melainkan bisa menabrak aturan main yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang melalui cara yang lihai dengan memanfaatkan berbagai lubang dari aturan hukum. Kelompok ini biasanya punya kekuatan keuangan yang besar. Koneksi mereka kuat dengan penguasa di bidangnya, intimidatif apabila ada yang mengganggunya, cenderung monopolistik dan menguasai pasar, serta ikut memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan kelompoknya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kelompok mafia memberikan imbal balik kepada penguasa dan politisi dalam bentuk uang, saham, dana pemilu, atau bentuk-bentuk lain yang sulit dilacak. Informasi adalah bagian penting dari kerja mafia. Mereka bisa memperoleh informasi penting jauh sebelum diketahui publik melalui kontak-kontak bayaran mereka di pemerintahan. Hasil keuntungan mereka umumnya disimpan di negeri-negeri yang "aman", seperti Singapura dan kawasan bebas pajak, atau diinvestasikan dalam surat-surat berharga di luar negeri atau investasi lain. Belakangan para mafia ini sedikit terbuka kedoknya setelah pemerintah menunjuk tim migas yang diketuai Faisal Basri dan setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan menenggelamkan kapal-kapal "asing" pencuri ikan. Mafia tanah yang menguasai bank tanah dan menentukan harga tanah di kota-kota besar sejauh ini belum tersentuh. Mafia beras mempermainkan harga beras dengan menimbun dan menekan pembelian dari petani. Memberantas mafia Melawan mafia tidak mudah karena mereka kuat dan tidak akan tinggal diam. Selama bertahun-tahun mereka justru dipelihara dan dibesarkan oleh kekuatan politik tertentu guna menjamin kelangsungan kekuasaan mereka. Mereka akan melawan menggunakan kekuatan uang, lobi politik, media, dan apabila perlu dengan teror. Politisi, anggota DPR, aparat hukum, dan pejabat yang dipelihara dan banyak menikmati keuntungan materi dari mereka tidak akan tinggal diam melihat sumber penghasilannya dihancurkan. Namun, dengan tekad yang bulat, pemerintah yang bersih dan berkemauan politik dapat meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai mafia ekonomi ini sebagai berikut. Pertama, membersihkan aparat hukum dan pejabat dari unsur-unsur kotor yang memperkaya diri sendiri. Jika ada kemauan politik, tidak sulit mengidentifikasi mereka dan menggantikannya dengan orang-orang yang bersih dan berani. Selama masih ada pejabat yang bisa dibeli, selama itu pula berbagai mafia akan meraja lela. Kedua, memaksakan transparansi dalam setiap transaksi oleh pengusaha. Salah satu trik mafia adalah menutupi pemilik sebenarnya dari usaha mereka. Saham PT dimiliki oleh PT yang dimiliki oleh PT lain, seterusnya bertingkat-tingkat sehingga sulit diketahui orang kuat sebenarnya di belakang usaha itu. Trik lain adalah dengan melakukan transaksi bertingkat kepada perusahaan milik sendiri di luar negeri. Perlu ada undang-undang membatasi kepemilikan bertingkat sampai maksimum dua tingkat. Ketiga, memberantas praktik transfer pricing dengan audit khusus terhadap transaksi yang mencurigakan. Mafia sering menyewa atau melakukan pembelian bahan baku dari perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh di atas harga pasar (over price) atau menjual hasil produksi dengan harga di bawah pasar (under price). Dengan demikian, dia akan membatasi laba di dalam negeri atau bahkan merugi guna menghindari pajak di dalam negeri. Keempat, menjaga ketat agar kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi pasar tidak bocor sebelum diumumkan dengan membatasi jumlah pejabat yang diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan penting. Kelima, melaksanakan dengan konsekuen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, mengefektifkan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang belakangan tumpul, serta memberantas monopoli dan persekongkolan dalam tender. Keenam, mengintensifkan pemeriksaan pajak pada usaha-usaha yang ditengarai menggelapkan pajak, baik dengan melanggar hukum maupun dengan memanfaatkan lubang-lubang dalam peraturan pajak. Perlu tekad politik Ketujuh, menggunakan kekuatan ekonomi pemerintah untuk membangkrutkan mereka yang mencari keuntungan besar dengan cara menimbun, bukan dengan menggunakan polisi ekonomi atau sejenisnya, melainkan dengan membanjiri pasar dengan barang yang diperdagangkan. Mafia tanah dapat dihentikan dengan peraturan mengenakan pajak bertingkat atas kepemilikan lahan kosong untuk waktu lama, membatasi areal tanah yang dimiliki pada setiap saat, dan pemerintah memiliki sendiri bank tanah untuk mengimbangi kepemilikan swasta. Kedelapan, menghilangkan segala bentuk subsidi yang tidak tepat sasaran dan hanya akan menciptakan dua harga yang mendorong penyelundupan. Sebaliknya, pemerintah melakukan kebijakan afirmatif dan memberi insentif kepada usaha-usaha yang menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja bagi khalayak. Kesembilan, menghindari sejauh mungkin perangkapan jabatan (dwifungsi) pengusaha dengan pejabat atau politisi dengan peraturan yang jelas tentang benturan kepentingan (conflict of interest). Kesepuluh, menjaga wibawa pemerintah dengan pelaksanaan hukum yang tegas, disiplin aparat, dan konsistensi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat. Memang tidak mudah melawan berbagai kekuatan bisnis mafia ini. Akan tetapi, dengan tekad bulat politik, komunikasi publik yang jelas, dan niat yang tulus, rakyat akan mendukung dan perlahan, tetapi pasti mafia bisnis di Tanah Air akan dapat dikendalikan. Abdillah Toha Pemerhati Politik 26 Juni 2015 -- http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Melawan-Mafia-Bisnis * * *
Melawan Mafia Bisnis
print.kompas.com
Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengatakan bahwa negeri ini sedang menghadapi berbagai mafia. Mafia pangan, mafia ikan, mafia migas, dan lainnya (Kompas, 15/6/2015). Kalau mau ditambah masih ada lagi: mafia tanah, mafia bioskop, mafia saham, mafia Read more ... TV, mafia pengecer, dan banyak lagi. Istilah mafi…
129 months ago
Cindy Blackman Santana From Entertainment Weekly's article yesterday: http://ssumnserious.blogspot.com/2015/06/viral-carlos-santana-cindy-blackman.html
Viral: Carlos Santana & Cindy Blackman Santana crushed the national anthem before Game 2 of the...
ssumnserious.blogspot.com
About the author Admin Duis sed tellus et tortor vestibulum gravida. Praesent elementum elit at tellus. Curabitur metus ipsum, luctus eu, malesuada ut, tincidunt sed, diam. Donec quis mi sed magna hendrerit accumsan. Follow me: Twitter | Facebook
130 months ago
Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Selasa Malam, 21 April 2015 ------------------------------------- "MINI-SEMINAR" --- KASUS SEJARAH TERPENTING INDONESIA * * * Sepertinya, --- seakan-akan, . .. kejadian itu, sebagai sesuatu yang 'kebetulan' saja! Pe Read more ... nulis muda Leila S Chudori menempakan posting di FB. Tentang kesan dan komentarnya setelah melihat sebuah film dokumenter berjudul "40 Years of Silence" karya Robert Lemelson (2005).Aktivis dan pemeduli HAM Indonesia umumnya sudah melihat Film "40th Kesunyian". < Untuk kata 'silence' --- terjemahan yang lebih cocok, mungkin: 'keheningan' , atau 'kebisuan'>. "40 Years of Silence", -- adalah sebuah dokumenter sekitar Peristiwa Pembantaian Masal 1965/66/67. Situs www.40yearsofsilence.com/2008, a.l menulis sbb : SEBUAH TRAGEDI INDONESIA: Adalah kisah empat keluarga Indonesia yang menjadi korban tragedi 1965-1966. Keluarga Lanny di Jawa Tengah, Keluarga Budi di Jogjakarta, Degung dan Kereta di Bali. Diperkirakan 500 ribu sampai 1 juta orang dibunuh pada Oktober 1965 sampai April 1966. Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum terungkap di Indoensia. Alex, ayah Lanny adalah tokoh Baperki. Penangkapan dan kematian Alex telah mengubah kehidupan Lanny sekeluarga. Budi mengalamai trauma dendam akan apa yang dialami Kris, kakaknya yang mengalami cap sebagai anak PKI. Budi seperti hidup di dua dunia: hitam dan putih, dendam dan bersabar. Orang tua Degung menjadi korban saat Degung berumur lima tahun. Degung masuk dalam dunia intelektual dan kebudayaan. Kereta menyakiskan berbagai pembunuhan terhadap orangtua dan keluarganya. Saat ini Kereta hidup dengan roh-roh yang merasuki dirinya. Rob Lawson menekankan diagnosa Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) terhadap empat keluarga itu. Tiga sejarawan, Baskara T Wardaya, John Rossa dan Geoffrey Robison, menerangkan temuan penelitian mereka bahwa pembunuhan massal itu diorganisasikan, berkait erat dengan politik nasional dan internasional masa perang dingin. * * * Lalu, --- Leila S. Chudori memberikan komentar dan kesannya a.l sbb: (19 April) 2015 “Semalam saya menyaksikan sebuah film dokumenter berjudul "40 Years of Silence" karya Robert Lemelson (2005), seorang antropolog AS tentang tapol dan keluarganya dengan akibat fisik dan mentalnya. Sebelumnya saya menyaksikan dokumenter ini sepotong-sepotong melalui trailer saja dan tempo hari Lemelson mengirimkan jauh-jauh dari AS.Sebelum ada nama Joshua Oppenheimer, dokumenter ini saya rasa lengkap (dengan cara dokumenter 'konvensional) mengikuti 4 narasumber di Jawa dan Bali serta komentar beberapa pengamat seperti Baskara Wardaya dan John Roosa. Meski sudah bertahun-tahun saya melakukan riset soal 1965, tetap saja cerita para saksi masih mengejutkan dan menggedor hati. Salah satu anak yang diikuti dengan sabar oleh sutradara, sejak dia masih remaja hingga agak dewasa berkisah bagaimana dia menyaksikan sendiri kakaknya dianiaya di depan dia. Anak ini tumbuh jadi anak pemarah dan sering berkelahi. Yang agak membuat dia sekarang lebih tenang dan tidak murka seperti masa kanak-kanaknya adalah karena dia kini ikut latihan bela diri dan meditasi. "Dulu rasanya saya ingin membunuh para penyiksa kakak saya," katanya. Tapi kini kemarahan itu dia salurkan pada olahraga. Saya jadi ingat itu sosok yang saya bayangkan tentang Segara Alam dalam Pulang, hasil wawancara dengan beberapa kawan, putera tahanan di Salemba dan Nusakambangan serta Pulau Buru. Kawan-kawan, 50 Tahun sudah peristiwa itu. Saya hormat kepada rekan-rekan IPT (International People's Tribunal) yang setia bergerak mencari keadilan. * * * Dari komentar Leila inilah dimulai “MINI SEMINAR” .. yang temanya berkembang menjadi hakikat yang sesungguhnya, dari massalahnya, yaitu KASUS PERISTIWA SEJARAH PEMBANTAIAN MASAL 1965/66/67. Dan keterlibatan para aktivis dan pemeduli mancanegara mengenai kasus tsb. Kemudian diseminarkan pada tgl 10 April 2015, di Den Haag, Belanda. Dalam suatu wadah kegiatan pro -korban pelanggaran HAM terbesar di Indnesia. Lembaga itu bernama “THE INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL 1965 (IPT-65)”. Badan kegiatan HAM ini berkedudukan di Den Haag. Dipandu oleh seorang sarjana Belanda, Prof Dr Saskia Swieringga dan Koordinator, seorang advokat Indonesia, Nursyahbani Kacasungkana. * * * Berbagai pendapat dan komentar diajukan di MINI-Seminar di FB. Sungguh penting dan menarik. Ini adalah diskusi, yang bisa diikuti oleh siapa saja yang mau bergabung di Facebook. Baik disoroti salah satu komentar – pendapat seorang partisipan yang diajukan a.l sbb: “. . . . . saya khawatir fakta-fakta penting tentang peristiwa 30 Sep. 1965 itu tidak akan pernah terungkap sepenuhnya selama para pelaku atau keluarga dekat mereka masih berkuasa dan pasal-pasal tentang limitasi rahasia negara di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tidak segera direvisi. (Abdullah Alamudi). Lalu ditanggapi oleh Leila S. Chudori a.l sbb: “Sepenuhnya memang tidak mungkin . . . Di negara Barat yang sering sekali mengulik sejarah mereka saja tak pernah bisa sepenuhnya mengangkat 'the truth'. Tapi sekedar pengakuan dar pemerintah bahwa massacre itu terjadi, menurut saya penting, pasti ada caranya untuk mengatasi keterbatasan itu. Leila melanjutkan: . . . . . “iya, tentu saya tidak mimpi semua pemimpin bisa membuat statement seperti Gus Dur. Semua kenyataan pak Alamudi itu betul sekali terutama soal Megawati dan SBY. Saya belajar banyak hal dan salah satunya: bersiap untuk kecewa. Tapi ya kalau kita duduk-duduk saja, saya tidak merasa tepat. Dalam film itu salah satu pengamat (kalau tak salah Baskara Wardaya) menyampaikan satu hal menarik: kalau kita diam tenang-tenang saja puluhan tahun, peristiwa berdarah ini terus terusan berulang dan nyawa orang sedemikian tidak dihargai. * * * Ada satu lagi yang perlu disoroti , yaitu pendapat sbb: “ . . . . saya kira (re)solusi thd 1965 & dampaknya berat dan tidaklah mungkin tanpa gerakan politik dari masyarakat. Mendem jero, seperti dimaksud Lies M, benar itu dilakukan Orde Baru, bukan solusi, malah merupakan hipokrisi. “Pengakuan pemerintah atau pengakuan oleh presiden seperti dilakukan Gus Dur, hanya Gus Dur yg (berani dan mampu) melakukannya. “Tribunal Rakyat pun hanya satu jalan utk mendorong lahirnya momentum. IPT tidak mungkin menyelesaikan tanpa gerakan politik. Di Spanyol, gerakan masyarakat itu dimulai oleh kelompok cendekia dan seniman, diperkuat oleh guru2 sejarah, terutama setelah Franco mati (1975). “Saya kira, betapa pun terbatas, upaya Spanyol resolving dampak Perang Saudara 1930an lumayan. Apalagi mengingat gerakan ini, selang 70 tahun (!) kemudian, berhasil menggolkan UU Historical Memory (2004) yg meruntuhkan peninggalan politik & senirupanya fasisme Franco dan mendorong rekonsiliasi eksil Spanyol mudik ke tanahairnya. “Point saya: mendem jero, pengakuan, islah (menurut sebagian elite kini), juga IPT,semua itu mustahil menyelesaikan masalah warisan politik dan ideologis utk mengobati luka2 besar 1965. “Mustahil bila tanpa gerakan politik dan budaya dari tengah masyarkat. (Aboeprijadi Santoso) * * * Seorang hadirin yang datang ke Seminar “IPT – 1965”, di Den Haag 10 April, 2015 y.l – mempertanyakan langsung padaku, apakah kegiatan pro-HAM Indonesia yg diadakan di luarnegeri seperti ini, akan punya dampak di Indonesia? Aku tunjukkan, bahwa setiap kegiatan pro-HAM di luarnegeri, -- demi diberlakukannya HAM di Indonesia, --- pasti punya pengaruh dan efek tertentu, --- seperti banyak fakta membuktikan hal tsb. Kegiatan-kegiatan di luar Indonesia merupakan manifestasi kepedulian dan solidaritas internasional pada rakyat Indonesia yang memperjuangkan diberlakukannya HAM di Indonesia. Sejak dulu , – -- kehidupan masyarakat negeri manapun di dunia ini, pertumbuhan dan perkembangnnya – tidak terpisah dan TIDAK BISA DIPISAHKAN, dari kehidupan masyarakat bangsa-bangsa dan negeri-negeri di dunia pada keseluruhannya. Bagaimanapun penguasa dan kekuatan politik parpol dsb dari sementara negeri berusaha memisahkan dan membendung kehidupan masyarakat Indonesia dari kehidupan masyarakat dunia, --- usaha tsb pasti akan menemukan kegagalan. Dengan sendirinya kekuatan dan gerakan politik dalam negeri merupakan faktor yang menentukan apakah penguasa akan memenuhi tuntutan keadilan yang diajukan di dalam maupun di luar negeri. Saling hubngannya dan adanya faktor pengaruh luarnegri – selalu merupakan 'pelengkap' untuk adanya suatu perubahan medasar dari suatu negeri. * * * Sementara itu, ---- “MINI – SEMINAR”, Mini-Seminar -- yang berlangsung di media mancanegara sekitar Hak-Hak Azasi Manuisa dan Demokrasi, sekitar tuntutan keadilan bagi para korban Peristiwa Persekusi dan Pembantaian Masal 1965-66-67 di Indonesia akan berlangsung terus! Terus dan terus, sampai cita-cita dan tujuannya tercapai. * * *
131 months ago
Heru Cahyono https://www.facebook.com/720989934649096/photos/a.721163457965077.1073741828.720989934649096/806031849478237/?type=1&theater
Metro TiVu
:v JANGAN BERIKAN LEHER KALIAN GRATIS PADA PKI.... Setelah menumpas G30S di Jakarta, Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) bergerak ke Jawa Tengah. Salah satu kota sasaran RPKAD adalah Solo yang saat itu menjadi salah satu basis PKI. Read more ... RPKAD mulai memasuki Solo sekitar akhir Oktober 1965. Kedatangan komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo dan pasukannya disambut aksi mogok kerja Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) di Stasiun Solo Balapan. Mereka hanya duduk-duduk di pinggir rel. Kereta dari Yogyakarta, Semarang, Madiun dan tujuan lain tertahan di Solo. Kolonel Sarwo pun berdialog dengan para buruh tersebut. Wartawan Senior Hendro Subroto melukiskan peristiwa itu dalam buku 'Perjalanan Seorang Wartawan Perang' yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan. Sarwo yang berkaca mata hitam berteriak. "Siapa yang mau mogok, berkumpul di sebelah kiri saya." Hening. Tak ada yang bergerak. Sarwo berteriak lagi. "Siapa yang tidak mau mogok supaya berkumpul di sebelah kanan saya. Saya beri waktu lima menit!" Ternyata semua pekerja itu berkumpul di sebelah kanan Sarwo. Tak ada satu pun yang berdiri di kiri. "Lho ternyata tidak ada yang mau mogok. Kalau begitu jalankan kereta api," kata Sarwo. Para pekerja itu bergerak ke pos masing-masing. Mogok kerja berakhir, kereta pun berjalan kembali. Di Jawa Tengah, pasukan ini juga kerap melakukan show of force. Mereka konvoi keliling kota dengan panser dan puluhan truk pasukan RPKAD. Para prajurit melambai-lambaikan tangan dengan ramah pada masyarakat yang semula takut. Strategi itu berhasil, rakyat menyambut sementara para pendukung G30S mulai ciut. Sekain konvoi, Sarwo juga berorasi di rapat umum yang dihadiri ribuan massa. Sarwo mencoba menggerakan rakyat agar berani melawan PKI. http://www.merdeka.com/peristiwa/sarwo-edhie-jangan-berikan-leher-kalian-gratis-pada-pki.html "Siapa yang bersedia dipotong lehernya dibayar seribu rupiah?" teriak Sarwo. Massa terdiam. "Sepuluh ribu rupiah?" Massa masih diam. "Seratus ribu? Sejuta? Sepuluh juta?" lanjut Sarwo pada massa yang terdiam. "Jika dibayar Rp 10 juta saja kalian tidak mau dipotong lehernya, jangan berikan leher kalian secara gratis pada PKI. Kalian lawan PKI. Jika kalian takut, ABRI berada di belakang kalian. Jika kalian merasa tidak mampu, ABRI bersedia melatih," kata Sarwo disambut sorak sorai massa. Ucapan Sarwo Edhie benar-benar dilakukan. RPKAD melatih pemuda-pemuda maupun aktivis ormas antikomunis. Rakyat ikut bangkit melawan PKI. Merekalah yang kelak menjadi jagal bagi para anggota PKI, atau simpatisan, atau orang yang dituding sebagai PKI. Sejarah kemudian mencatat pembantaian massal terjadi di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Sarwo Edhie mencatat korban tewas tak kurang dari 3 juta orang. :v JENDRAL YANI : ASAH PISAU KOMANDO MU...!!! http://www.merdeka.com/peristiwa/jenderal-yani-rpkad-asah-pisau-komandomu.html :v KISAH KONVOI RPKAD DI HADANG PANTAT GERWANI... http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-konvoi-rpkad-dihadang-pantat-gerwani.html :v HEBOH, DOKUMEN RENCANA PEMBERONTAKAN PKI DITEMUKAN... http://www.beritalangitan.com/index.php/berita/item/328-heboh-dokumen-rencana-pemberontakan-pki-ditemukan
132 months ago
Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Sabtu, 31 Januari 2015 -------------------------------- Ikuti Bagaimana KEBIJAKAN JOKOWI “Menangani” . . . . Kemelut Perpolitikan . . . * * * “ALOTNYA” MELAKSANAKAN “PERUBAHAN” . . . Sejak periode Presiden BJ Habibi Read more ... e, Indonesia memasuki periode Reformasi dan Demokratisasi. Jatuhnya Suharto menunjukkan, bahwa proses Reformasi dan Demokratisasi itu tidak berlangsung dengan aman, damai dan tenteram. “Perubahan mendadak dan bergejolak”, menuju pada penjungkir-balikkan politik dan birokrasi yang puluhan tahun lamanya bergelimang dan berkubang di lumpur kekerasan dan ketiadaan hukum. Rezim Orde Baru telah menghancur-luluhkan tradisi pemerintah Republik Indonesia, yang didasarkan pada UUD dan hukum. Sejak dibangunnya, --- rezim Orde Baru, --- 32 tahun lamanya, penguasa menjalankan pemerintahannya, dengan menginjak-injak UUD, hukum dan rasa keadilan. Segala plosok kekuasaan negara: --- eksekutif, legeslatif, dan yudikatif . .,., dicengkam disatu tangan besi yang TUNGGAL : Tangan besi Presiden Jendral Suharto. Satu-satunya lembaga negara yang berfungsi, yang maha kuasa, adalah Tentara. Melalui pemberlakuan sistim kekuasaan menuruti logika dan falsafah fasis DWIFUNGSI ABRI, rezim Orde Baru menjadikan pemerinth sebagai kekuasaan amgkara murka. * * * Itulah sebabnya, -- proses Reformasi dan Demokrtisasi berlangsung BUKAN TANPA KEKERASAN. Sebut saja gerakan massa unjuk rasa protes yang meluas secara nasional --menuntut perubahan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggantungkan nasib negeri pada kekuasaan asing, yang kemudian bermuara pada tuntutan turunnya Presiden Suharto. Gerakan ini ditindas penguasa dengan kekerasan. Telah juga minta korban beberapa mahasiswa Trisakti. Lalu “Perisiwa Mei 1998”, dimana warga etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, pembunuhan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan. Yang semua itu direkayasa oleh penguasa. Peristiwa berdarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian peristiwa penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan/penghilangan aktivis-aktivis Demokrasi dan Reformasi dari PRD, yang sampai detik ini masih merupakan kasus misterius. * * * Bangsa ini punya daya hidup dan berkembang yang luar biasa. Buktinya: suatu pertumpahan darah yang dicetuskan penguasa – terkenal dengan Pembantaian dan Persekusi Masal 1965/66/67; dimana kaum Kiri dan pendukung Presiden Sukarno Pernah disinggung oleh salah seorang tokoh PDI-P, --- Rieke Pitalongga, bahwa situasi politik yang 'kemelut' ini, ada baiknya. Transparansi memperoleh kesempatan diberlakukan dan berkembang. Transparansi pemerintahan dan lembaga negeri lainnya, --- bila digalakkan, dijadikan kegiatan penting media dan kehidupan politik sehari-hari, akan lebih banyak lagi mengikut-sertakan publik dalam mengontrol penguasa. Rakyat pasti gairah menyambut usaha mengawasi, mengontrol, mengungkap, mengkoreksi dan menciptakan kekuatan pendorong positif, --- dalam kehidupan berdemokrasi di zaman Reformasi ini. Muncul dan berkembangnya TRANSPARANSI -- biasanya terjadi dan tumbuh di kala fihak-fihak yang berkonflik itu, terutama yang ngeloni kedudukan kekuasaan, semakin gairah dan bersemangat dalam kegiatan 'saling bongkar' . Situasi seperti itu sering terjadi pada periode pra dan selama kampanye pemilihan daerah, apalagi pemilihan presiden. * * * Bagaimana Presiden Jokowi – Menghadapi pelbagai konflik-politik dan 'conflict of interest' sekitar pengangkatan Kapolri baru Budi Gunawan; penetapan BG sebagai tersangka kasus korupi oleh KPK; dan ditangkapnya untuk beberapa saat, Wakil Ketua KPK, serta pergesekan yang semakin meningkat antara yang pro “KPK” dan lawannya -- yang “pro-Polri”. Setelah menghentikan Kepala Polri yang lama dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri , --- Jokowi “menunda” pelantikan kepala Polri yang baru Budi Gunawan. Selanjutnya Jokowi memanggil pemimpin-pemimpin KPK dan Polri yang melakukan tugas masing-masing agar bertindak sesuai aturan dan hukum. Tidak boleh melakukan tindakan 'kriminalisasi'. --- Jokowi selanjutnya membentuk 'tim atau panitia independen' terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, diketuai oleh mantan Ketua Muhammadiyah, Syafei Maarif. Panitia Independen telah mengajukan sarannya agar Presiden Jokowi mengangkat KaPolri yang baru. Karena adalah tidak etis dan merusak kepercayaan publik bila Presiden melantik Kapolri yang 'bermasaalah'. * * * Sebegitu jauh duduk perkaranya sudah jelas bagi publik, bagi masyarakat dan bagi siapa saja. Sebuah panitia independen, yang dibentuk Presiden, telah mengajukan saran solusinya. Budi Gunawan harus mundur, sebaiknya atas inisiatif sendiri, kalau tidak, Presiden yang membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri. Sebelumnya Syafii Maarif --- Ketua tim independen Konflik KPK dan Kepolisian RI, -- menegaskan a.l: “Pokoknya kami ingin selamatkan KPK dan Polri. Jangan dibiarkan negara rusak oleh oknum-oknum yang meng-atas-namakan institusi” (27/1/2015). * * * Dalam pada itu, Jokowi mengambil langkah “surprise” -- yang strategis, yaitu mengadakan pertemuan, berkonsultasi dengan mantan saingannya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto. (mungkin juga sampai sekarang Prabowo merupakan saingan Jokowi yang paling serius). - Hasil pertemuan, tidak banyak yang meramalkan sebelumnya: Prabowo Subianto, Ketua Gerindra dan tokoh KMP yang selama ini, mengambil sikap oposisi – tapi dalam DPR bermanuver mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri --- , kini mengambil MENDUKUNG SIKAP APAPUN YANG AKAN DIAMBIL OLEH PRESIDEN JOKOWI DALAM MENANGANI KONFLIK KPK – POLRI. Sungguh menarik dan mempesonakan perkembangan baru ini, yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Ternyata langkah-langkah Jokowi, diambil secara hati-hati. Dengan memperimbangkan situasi keseluruhan, serta menomor-satukan kepentingan bangsa dan negara secra nasional . . untuk masa kini dan di hari depan. * * * Bukankah perkembangan situasi politik Indonesia belakangan ini, merupakan pengungkapan gamblang di muka umum, untuk lebih mengenal, siapa-siapa, yang terlibat dalan konflik, bagaimana sikap masing-masing. Dan -- APA . . . . SESUNGGUHNYA YANG DIRIBUTKAN SELAMA INI. * * * Seruan menggelédeék Relawan Jokowi -- – “KAMI TIDAK AKAN MEMBIARKAN JOKOWI SENDIRIAN” , a.l menunjukkan bahwa kebangkitan kekuatan masyarakat, khususnya para Relawan Jokowi, tidak akan berhenti. Ia bahkan akan berkembang dan bertambah besar dan kokoh. Proses ini akan berlangsung terus --- justru dalam pergolakan politik serta berkembangnya TRANSPARANSI dalam kehidupan berbangsa. * * *
134 months ago
More cjr diam diam kawin posts »

Cjr diam diam kawin news

No news about cjr diam diam kawin

Cjr diam diam kawin videos

No videos about cjr diam diam kawin