Daseena Laashmi Indran http://daseena88.sharethisstory.net/my-1139718-9840?utm_source=twitter&utm_medium=web&utm_campaign=share

Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Selasa Malam , 17 Juni 2015 ------------------------------------ Menurut Faisal Basri --- JOKOWI LEBIH NEOLIBERAL DIBANDING SBY, ---- APA TUDUHAN INI SERIUS??? ---- KITA INGIN MENDENGAR KETERANGAN LEBIH LENGKAP * * * Ka Read more ... rena mencabut subsidi BBM dengan penjelasan (yang rasionil) i.e. – agar Mata Anggaran tsb. bisa digunakan dan dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat yang lebih penting -- sperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan rakyat --- maka Jokowi dicap 'lebih neo-liberal dibanding SBY'. Kita ingin mendengar lebih lanjut keterangan yang lebih lengkap dari Faisal Bakri (atau siapa saja yang bisa menjelaskan) --- persisnya bagaimana --- : Jokowi yang hendak melaksanakan kebijakan BERDIKARI DI BIDANG EKONOMI-- Yang merupakan salah satu point "TRISAKTI" selain BERDAULAT DI BIDANG POLITIK dan BERKEPRIBADIAN DI BIDANG BUDAYA -- sampai dikatakan lebih neo-liberal !! --dibanding SBY dan presiden-presiden sebelumnya. * * * Lampiran: Faisal Basri: Jokowi Lebih Neolib Dibanding SBY – Selasa 16 Juni 2015. JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganut paham neoliberalisme yang lebih parah daripada Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, menurut dia, pada era pemerintahan Presiden Jokowi, harga BBM bersubsidi diserahkan pada mekanisme pasar yang berdampak gonjang-ganjing terhadap perekonomian dan komoditas lainnya. "Enggak salah Pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY," ujar Faisal Basri di Habibie Center, Senin (15/6/2015). Faisal Basri pun tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan Kabinet Kerja mengenai Nawacita saat ini. Sebab, Faisal menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi. "Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir," ungkap Faisal. Faisal menyarankan pada saat harga BBM turun, pemerintah harus mengambil ruang fiskal yang ada untuk tabungan. Alhasil, saat harga BBM naik, ada tabungan anggaran fiskal yang menahan peningkatan harga. "Tabungan dipakai waktu harga naik secara otomatis," papar Faisal. Faisal menambahkan, saat ini pemerintah semena-mena mengambil kebijakan dan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya, masyarakat dan pelaku industri khawatir sewaktu-waktu akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kalau diserahkan pasar jadi kayak roller cosster (harga BBM bersubsidi). Pemerintah bukan model ugal-ugalan seperti ini," kata Faisal. (Adiatmaputra Fajar Pratama) * * *