Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Sabtu, 31 Januari 2015 -------------------------------- Ikuti Bagaimana KEBIJAKAN JOKOWI “Menangani” . . . . Kemelut Perpolitikan . . . * * * “ALOTNYA” MELAKSANAKAN “PERUBAHAN” . . . Sejak periode Presiden BJ Habibi Read more ... e, Indonesia memasuki periode Reformasi dan Demokratisasi. Jatuhnya Suharto menunjukkan, bahwa proses Reformasi dan Demokratisasi itu tidak berlangsung dengan aman, damai dan tenteram. “Perubahan mendadak dan bergejolak”, menuju pada penjungkir-balikkan politik dan birokrasi yang puluhan tahun lamanya bergelimang dan berkubang di lumpur kekerasan dan ketiadaan hukum. Rezim Orde Baru telah menghancur-luluhkan tradisi pemerintah Republik Indonesia, yang didasarkan pada UUD dan hukum. Sejak dibangunnya, --- rezim Orde Baru, --- 32 tahun lamanya, penguasa menjalankan pemerintahannya, dengan menginjak-injak UUD, hukum dan rasa keadilan. Segala plosok kekuasaan negara: --- eksekutif, legeslatif, dan yudikatif . .,., dicengkam disatu tangan besi yang TUNGGAL : Tangan besi Presiden Jendral Suharto. Satu-satunya lembaga negara yang berfungsi, yang maha kuasa, adalah Tentara. Melalui pemberlakuan sistim kekuasaan menuruti logika dan falsafah fasis DWIFUNGSI ABRI, rezim Orde Baru menjadikan pemerinth sebagai kekuasaan amgkara murka. * * * Itulah sebabnya, -- proses Reformasi dan Demokrtisasi berlangsung BUKAN TANPA KEKERASAN. Sebut saja gerakan massa unjuk rasa protes yang meluas secara nasional --menuntut perubahan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggantungkan nasib negeri pada kekuasaan asing, yang kemudian bermuara pada tuntutan turunnya Presiden Suharto. Gerakan ini ditindas penguasa dengan kekerasan. Telah juga minta korban beberapa mahasiswa Trisakti. Lalu “Perisiwa Mei 1998”, dimana warga etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, pembunuhan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan. Yang semua itu direkayasa oleh penguasa. Peristiwa berdarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian peristiwa penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan/penghilangan aktivis-aktivis Demokrasi dan Reformasi dari PRD, yang sampai detik ini masih merupakan kasus misterius. * * * Bangsa ini punya daya hidup dan berkembang yang luar biasa. Buktinya: suatu pertumpahan darah yang dicetuskan penguasa – terkenal dengan Pembantaian dan Persekusi Masal 1965/66/67; dimana kaum Kiri dan pendukung Presiden Sukarno Pernah disinggung oleh salah seorang tokoh PDI-P, --- Rieke Pitalongga, bahwa situasi politik yang 'kemelut' ini, ada baiknya. Transparansi memperoleh kesempatan diberlakukan dan berkembang. Transparansi pemerintahan dan lembaga negeri lainnya, --- bila digalakkan, dijadikan kegiatan penting media dan kehidupan politik sehari-hari, akan lebih banyak lagi mengikut-sertakan publik dalam mengontrol penguasa. Rakyat pasti gairah menyambut usaha mengawasi, mengontrol, mengungkap, mengkoreksi dan menciptakan kekuatan pendorong positif, --- dalam kehidupan berdemokrasi di zaman Reformasi ini. Muncul dan berkembangnya TRANSPARANSI -- biasanya terjadi dan tumbuh di kala fihak-fihak yang berkonflik itu, terutama yang ngeloni kedudukan kekuasaan, semakin gairah dan bersemangat dalam kegiatan 'saling bongkar' . Situasi seperti itu sering terjadi pada periode pra dan selama kampanye pemilihan daerah, apalagi pemilihan presiden. * * * Bagaimana Presiden Jokowi – Menghadapi pelbagai konflik-politik dan 'conflict of interest' sekitar pengangkatan Kapolri baru Budi Gunawan; penetapan BG sebagai tersangka kasus korupi oleh KPK; dan ditangkapnya untuk beberapa saat, Wakil Ketua KPK, serta pergesekan yang semakin meningkat antara yang pro “KPK” dan lawannya -- yang “pro-Polri”. Setelah menghentikan Kepala Polri yang lama dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri , --- Jokowi “menunda” pelantikan kepala Polri yang baru Budi Gunawan. Selanjutnya Jokowi memanggil pemimpin-pemimpin KPK dan Polri yang melakukan tugas masing-masing agar bertindak sesuai aturan dan hukum. Tidak boleh melakukan tindakan 'kriminalisasi'. --- Jokowi selanjutnya membentuk 'tim atau panitia independen' terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, diketuai oleh mantan Ketua Muhammadiyah, Syafei Maarif. Panitia Independen telah mengajukan sarannya agar Presiden Jokowi mengangkat KaPolri yang baru. Karena adalah tidak etis dan merusak kepercayaan publik bila Presiden melantik Kapolri yang 'bermasaalah'. * * * Sebegitu jauh duduk perkaranya sudah jelas bagi publik, bagi masyarakat dan bagi siapa saja. Sebuah panitia independen, yang dibentuk Presiden, telah mengajukan saran solusinya. Budi Gunawan harus mundur, sebaiknya atas inisiatif sendiri, kalau tidak, Presiden yang membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri. Sebelumnya Syafii Maarif --- Ketua tim independen Konflik KPK dan Kepolisian RI, -- menegaskan a.l: “Pokoknya kami ingin selamatkan KPK dan Polri. Jangan dibiarkan negara rusak oleh oknum-oknum yang meng-atas-namakan institusi” (27/1/2015). * * * Dalam pada itu, Jokowi mengambil langkah “surprise” -- yang strategis, yaitu mengadakan pertemuan, berkonsultasi dengan mantan saingannya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto. (mungkin juga sampai sekarang Prabowo merupakan saingan Jokowi yang paling serius). - Hasil pertemuan, tidak banyak yang meramalkan sebelumnya: Prabowo Subianto, Ketua Gerindra dan tokoh KMP yang selama ini, mengambil sikap oposisi – tapi dalam DPR bermanuver mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri --- , kini mengambil MENDUKUNG SIKAP APAPUN YANG AKAN DIAMBIL OLEH PRESIDEN JOKOWI DALAM MENANGANI KONFLIK KPK – POLRI. Sungguh menarik dan mempesonakan perkembangan baru ini, yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Ternyata langkah-langkah Jokowi, diambil secara hati-hati. Dengan memperimbangkan situasi keseluruhan, serta menomor-satukan kepentingan bangsa dan negara secra nasional . . untuk masa kini dan di hari depan. * * * Bukankah perkembangan situasi politik Indonesia belakangan ini, merupakan pengungkapan gamblang di muka umum, untuk lebih mengenal, siapa-siapa, yang terlibat dalan konflik, bagaimana sikap masing-masing. Dan -- APA . . . . SESUNGGUHNYA YANG DIRIBUTKAN SELAMA INI. * * * Seruan menggelédeék Relawan Jokowi -- – “KAMI TIDAK AKAN MEMBIARKAN JOKOWI SENDIRIAN” , a.l menunjukkan bahwa kebangkitan kekuatan masyarakat, khususnya para Relawan Jokowi, tidak akan berhenti. Ia bahkan akan berkembang dan bertambah besar dan kokoh. Proses ini akan berlangsung terus --- justru dalam pergolakan politik serta berkembangnya TRANSPARANSI dalam kehidupan berbangsa. * * *