Nomor iqbal cjr posts

Butik Zera II PROMO BLAZER,CARDY,DRES,COUPLE,SWEATER.SUPER DISCOUNT,ZERA 45 PEMESANAN VIA SMS KE 082217359337 ATAU VIA BBM 329C47C8
Butik Zera II
NAMA/KODE BAJU ADA DIGAMBAR PIN BB :329C47C8 MIN 3PCS BISA CAMPUR IDR : 45.000. Material :KNIT Ukuran : ALLSIZE (setara S,M,L) ♥♥ FORMAT PEMESANAN BUTIK ZERA45 VIA SMS ♥♥ ♥ BUTIK ZERA45 ♥ NAMA : ♥ ALAMAT LENGKAP : ♥ NAMA BAJU DAN Read more ... WARNA: ♥ NO HP : ♥ KIRIM KE NO :082217359337 ♥♥ CONTOH FORMAT ♥♥ BUTIK ZERA45 AGUSTINA DEWI JL.RAYA JEND.SUDIRMAN NO.45 JAKARTA PUSAT NO HP : 0871 XXXX XXXX #full mickey,adela dres,misty couple,five star# KIRIM KE : 082217359337 CONTACT : *NOMOR :082217359337 ♥♥ WAJIB DI BACA ♥♥ - HARGA DI ATAS BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM. - MINIMAL PEMESANAN 3 pcs, BISA BEDA MODEL. - NO NEGO. - HARGA BUTIK ZERA45 TIDAK BERLAKU UNTUK ECERAN. - KAMI TIDAK AKAN MERESPON SMS YANG TIDAK MEMENUHI CARA PEMESANAN BUTIK ZERA45 - MOHON KONFIRMASI APABILA UANG PEMESANAN SUDAH DI TRANSFER KE REK KAMI. - BATAS BOOKING 1 HARI, APABILA LEBIH DARI 1 HARI MAKA PESANAN AKAN KAMI CANCEL. - SEMUA PENGIRIMAN BARANG VIA JNE/POS
23 days ago
Ibrahim Isa Kolom IBRAHIM ISA Sabtu Siang, 27 Juni 2015 -------------------------------- BACA URAIAN ABDILLAH TOHA -- "MELAWAN MAFIA BISNIS" Tanpa seizin penulisnya, Pemerhati Politik ABDILLAH TOHA, tulisannya berjudul "MELAWAN MAFIA BISNIS", dimuat lengkap Read more ... dibawah ini. Merupakan tema pokok kolom hari ini: BACA URAIAN ABDILLAH TOHA – “MELAWAN MAFIA BISNIS” * * * Kita sering sekali membaca, mendengar, nonton film melihat di TV sekitar MAFIA . . . . Mafia ini . . . mafia itu. Barangkali tanpa disadari selama ini, bahwa (mungkin sekali) orang yang dikenal sebagai 'orang baik-baik', terhormat, dan elite --- adalah bagian dari mafia yang ditakuti itu. Kiranya baru kali ini ada uraian yang cekak-aos . . apa sebenarnya MAFIA ITU? Disinilah arti pentingnya uraian ABDILLAH TOHA. Adillah Toha -- memberikan penjelasan dan pencerahan APA ITU MAFIA, EKSISTENSINYA, KEBERADAANNYA, LEGITIMITASNYA, BAHAYANYA -- PENGARUH DAN KEKUASAANNYA. * * * Berawal dari ucapan Presiden Joko Widodo baru-baru ini - - - bahwa negeri ini sedang menghadapi berbagai mafia. Mafia pangan, mafia ikan, mafia migas, dan lainnya (Kompas, 15/6/2015). . . Abdillah Toha menambahkan: "Kalau mau ditambah masih ada lagi: mafia tanah, mafia bioskop, mafia saham, mafia TV, mafia pengecer, dan banyak lagi." Mafia yang beroperasi di masyarakat, dalam kehidupan politik dan ekonomi, budaya sehari-hari -- Indonesia sekarang ini -- bukanlah suatu 'organized crime' (krimininal terorganisasi), seperti pengertian umumnya apa itu mafia -- Yang dimaksud disini, menurut Abdillah Tohga, adalah: MAFIA BISNIS (seperti dikatakan Jokowi) -- ". Kelompok ini legitimate. Bukan kriminal, melainkan bisa menabrak aturan main yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang melalui cara yang lihai dengan memanfaatkan berbagai lubang dari aturan hukum. Kelompok ini biasanya punya kekuatan keuangan yang besar. Koneksi mereka kuat dengan penguasa di bidangnya, intimidatif apabila ada yang mengganggunya, cenderung monopolistik dan menguasai pasar, serta ikut memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan kelompoknya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kelompok mafia memberikan imbal balik kepada penguasa dan politisi dalam bentuk uang, saham, dana pemilu, atau bentuk-bentuk lain yang sulit dilacak. * * * Renungkan sedikit lagi makna tulisan Abdillah Toha mengenai sifat dan cara-kerja MAFIA BISNIS INDONESIA, . . maka tibalah kita pada kesimpulan bahwa MAFIA BISNIS YANG 'EGITIMATE' di Indonesia dewasa ini, SESUNGGUHNYA SUDAH BEOPERASI SEJAK BERDIRINYA REZIM ORDE BARU. Yang membesarkan dan meneruskan serta melindungi budaya korupsi – KKN di segenap jajaran birokrasi, -- sipil dan militer, baik di bidang ekskutif, legeslatif maupun yudikatif. Seluruh sumber hidup dan eksistensi serta tindak tanduk rezim Orde Baru, sesungguhnya adalah -- seperti apa yang diuraikan oleh Abdillah Toha dalam tulisannya mengenai MAFIA BISNIS INDONESIA. Dan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Abdillah Toha mengingatkan bahwa pemerintah harus , membersihkan aparat hukum dan pejabat dari unsur-unsur kotor yang memperkaya diri sendiri. Jika ada kemauan politik, tidak sulit mengidentifikasi mereka dan menggantikannya dengan orang-orang yang bersih dan berani. Selama masih ada pejabat yang bisa dibeli, selama itu pula berbagai mafia akan meraja lela. Lalu menyarankan agar menjaga wibawa pemerintah dengan pelaksanaan hukum yang tegas, disiplin aparat, dan konsistensi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat. * * * Silakan baca selengkapnya uraian Adillah Toha yang dimaksud: Abdillah Toha “Melawan Mafia Bisnis” -- Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengatakan bahwa negeri ini sedang menghadapi berbagai mafia. Mafia pangan, mafia ikan, mafia migas, dan lainnya (Kompas, 15/6/2015). Kalau mau ditambah masih ada lagi: mafia tanah, mafia bioskop, mafia saham, mafia TV, mafia pengecer, dan banyak lagi. Istilah mafia yang berasal dari Sicilia, menurut Reader's Digest, berasal dari bahasa Arab "ma'siyah" yang berarti maksiat. Sicilia pernah diduduki oleh penguasa Arab. Namun, arti umum mafia adalah kelompok kriminal yang terorganisasi (organized crime). Sementara mafia yang dimaksud Jokowi adalah mafia bisnis. Kelompok ini legitimate. Bukan kriminal, melainkan bisa menabrak aturan main yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang melalui cara yang lihai dengan memanfaatkan berbagai lubang dari aturan hukum. Kelompok ini biasanya punya kekuatan keuangan yang besar. Koneksi mereka kuat dengan penguasa di bidangnya, intimidatif apabila ada yang mengganggunya, cenderung monopolistik dan menguasai pasar, serta ikut memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan kelompoknya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kelompok mafia memberikan imbal balik kepada penguasa dan politisi dalam bentuk uang, saham, dana pemilu, atau bentuk-bentuk lain yang sulit dilacak. Informasi adalah bagian penting dari kerja mafia. Mereka bisa memperoleh informasi penting jauh sebelum diketahui publik melalui kontak-kontak bayaran mereka di pemerintahan. Hasil keuntungan mereka umumnya disimpan di negeri-negeri yang "aman", seperti Singapura dan kawasan bebas pajak, atau diinvestasikan dalam surat-surat berharga di luar negeri atau investasi lain. Belakangan para mafia ini sedikit terbuka kedoknya setelah pemerintah menunjuk tim migas yang diketuai Faisal Basri dan setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan menenggelamkan kapal-kapal "asing" pencuri ikan. Mafia tanah yang menguasai bank tanah dan menentukan harga tanah di kota-kota besar sejauh ini belum tersentuh. Mafia beras mempermainkan harga beras dengan menimbun dan menekan pembelian dari petani. Memberantas mafia Melawan mafia tidak mudah karena mereka kuat dan tidak akan tinggal diam. Selama bertahun-tahun mereka justru dipelihara dan dibesarkan oleh kekuatan politik tertentu guna menjamin kelangsungan kekuasaan mereka. Mereka akan melawan menggunakan kekuatan uang, lobi politik, media, dan apabila perlu dengan teror. Politisi, anggota DPR, aparat hukum, dan pejabat yang dipelihara dan banyak menikmati keuntungan materi dari mereka tidak akan tinggal diam melihat sumber penghasilannya dihancurkan. Namun, dengan tekad yang bulat, pemerintah yang bersih dan berkemauan politik dapat meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai mafia ekonomi ini sebagai berikut. Pertama, membersihkan aparat hukum dan pejabat dari unsur-unsur kotor yang memperkaya diri sendiri. Jika ada kemauan politik, tidak sulit mengidentifikasi mereka dan menggantikannya dengan orang-orang yang bersih dan berani. Selama masih ada pejabat yang bisa dibeli, selama itu pula berbagai mafia akan meraja lela. Kedua, memaksakan transparansi dalam setiap transaksi oleh pengusaha. Salah satu trik mafia adalah menutupi pemilik sebenarnya dari usaha mereka. Saham PT dimiliki oleh PT yang dimiliki oleh PT lain, seterusnya bertingkat-tingkat sehingga sulit diketahui orang kuat sebenarnya di belakang usaha itu. Trik lain adalah dengan melakukan transaksi bertingkat kepada perusahaan milik sendiri di luar negeri. Perlu ada undang-undang membatasi kepemilikan bertingkat sampai maksimum dua tingkat. Ketiga, memberantas praktik transfer pricing dengan audit khusus terhadap transaksi yang mencurigakan. Mafia sering menyewa atau melakukan pembelian bahan baku dari perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh di atas harga pasar (over price) atau menjual hasil produksi dengan harga di bawah pasar (under price). Dengan demikian, dia akan membatasi laba di dalam negeri atau bahkan merugi guna menghindari pajak di dalam negeri. Keempat, menjaga ketat agar kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi pasar tidak bocor sebelum diumumkan dengan membatasi jumlah pejabat yang diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan penting. Kelima, melaksanakan dengan konsekuen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, mengefektifkan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang belakangan tumpul, serta memberantas monopoli dan persekongkolan dalam tender. Keenam, mengintensifkan pemeriksaan pajak pada usaha-usaha yang ditengarai menggelapkan pajak, baik dengan melanggar hukum maupun dengan memanfaatkan lubang-lubang dalam peraturan pajak. Perlu tekad politik Ketujuh, menggunakan kekuatan ekonomi pemerintah untuk membangkrutkan mereka yang mencari keuntungan besar dengan cara menimbun, bukan dengan menggunakan polisi ekonomi atau sejenisnya, melainkan dengan membanjiri pasar dengan barang yang diperdagangkan. Mafia tanah dapat dihentikan dengan peraturan mengenakan pajak bertingkat atas kepemilikan lahan kosong untuk waktu lama, membatasi areal tanah yang dimiliki pada setiap saat, dan pemerintah memiliki sendiri bank tanah untuk mengimbangi kepemilikan swasta. Kedelapan, menghilangkan segala bentuk subsidi yang tidak tepat sasaran dan hanya akan menciptakan dua harga yang mendorong penyelundupan. Sebaliknya, pemerintah melakukan kebijakan afirmatif dan memberi insentif kepada usaha-usaha yang menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja bagi khalayak. Kesembilan, menghindari sejauh mungkin perangkapan jabatan (dwifungsi) pengusaha dengan pejabat atau politisi dengan peraturan yang jelas tentang benturan kepentingan (conflict of interest). Kesepuluh, menjaga wibawa pemerintah dengan pelaksanaan hukum yang tegas, disiplin aparat, dan konsistensi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat. Memang tidak mudah melawan berbagai kekuatan bisnis mafia ini. Akan tetapi, dengan tekad bulat politik, komunikasi publik yang jelas, dan niat yang tulus, rakyat akan mendukung dan perlahan, tetapi pasti mafia bisnis di Tanah Air akan dapat dikendalikan. Abdillah Toha Pemerhati Politik 26 Juni 2015 -- http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Melawan-Mafia-Bisnis * * *
Melawan Mafia Bisnis
print.kompas.com
Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengatakan bahwa negeri ini sedang menghadapi berbagai mafia. Mafia pangan, mafia ikan, mafia migas, dan lainnya (Kompas, 15/6/2015). Kalau mau ditambah masih ada lagi: mafia tanah, mafia bioskop, mafia saham, mafia Read more ... TV, mafia pengecer, dan banyak lagi. Istilah mafi…
2 months ago
Ratan Majumder sir,before the creation of the universe was just like a black hole.black holes are of two kinds.before the creation of the universe, there was only one black hole,but there are several black holes in side the universe. A black hole is a power house,b Read more ... ursting out the black hole,its power transforms into two halves. the universe and outer space which is now surrounding the universe and eating up galaxy one by one.when a block container is made fully blank,a artificial black hole is created.for experiment, please take a block container and put a small hole to push out all the air in it.when you are pushing out the air,the container will be hotter and hotter and at one point,it will burst out and produce some substance .the substace or gases is like the universe and some power will be still left,which is still black holes.the value of outer space is greater than the universe, so the black hole is eating up all galaxy or planet.one day,there will be only one black hole eating up the universe. zero equals the universe and outer space.A man named Dr.md.zapar iqbal of my country, took away my theory by force in January ,2014and he kept me in a mental hospital for six months to damage my brain.he wants to kill me,now,I need shelter and help from you.I provided all my theory and information to the CIA of the USA.please contact with them.I sent three application to the Royal Swedish academy of sciences. my emails are majumder01716@gmail.com.majumder_ratan@yahoo.com.majumder01716@outlook.com.my phone.008801717334253.008801863032470.01797784816.I sent a fax to indian embassy, on 2june to 029850187,2015 .and on 27 th April to 029893050 and on 11 may, 2015 to 029850187, indian embassy, dhaka,Bangladesh.i sent many faxes to usa embassy dhaka,bangladesh to 00880255662907 and 008880255662910 on 11 may,2june and 10 june2015. i also sent a fax to Royal swdeish accademy of sciences.
2 months ago
Ratan Majumder sir,before the creation of the universe was just like a black hole.black holes are of two kinds.before the creation of the universe, there was only one black hole,but there are several black holes in side the universe. A black hole is a power house,b Read more ... ursting out the black hole,its power transforms into two halves. the universe and outer space which is now surrounding the universe and eating up galaxy one by one.when a block container is made fully blank,a artificial black hole is created.for experiment, please take a block container and put a small hole to push out all the air in it.when you are pushing out the air,the container will be hotter and hotter and at one point,it will burst out and produce some substance .the substace or gases is like the universe and some power will be still left,which is still black holes.the value of outer space is greater than the universe, so the black hole is eating up all galaxy or planet.one day,there will be only one black hole eating up the universe. zero equals the universe and outer space.A man named Dr.md.zapar iqbal of my country, took away my theory by force in January ,2014and he kept me in a mental hospital for six months to damage my brain.he wants to kill me,now,I need shelter and help from you.I provided all my theory and information to the CIA of the USA.please contact with them.I sent three application to the Royal Swedish academy of sciences. my emails are majumder01716@gmail.com.majumder_ratan@yahoo.com.majumder01716@outlook.com.my phone.008801717334253.008801863032470.01797784816.I sent a fax to indian embassy, on 2june to 029850187,2015 .and on 27 th April to 029893050 and on 11 may, 2015 to 029850187, indian embassy, dhaka,Bangladesh.
2 months ago
Heru Cahyono https://www.facebook.com/demirakyat/photos/pb.124412517615.-2207520000.1434713194./10151989811052616/?type=3&theater
Suara Rakyat
Berikut Nama-nama Kader Golkar, PDIP dan Demokrat yang Korup RMOL - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, merilis nama-nama kader partai yang tersangkut kasus korupsi, berdasarkan data yang ditelusuri di KPK. Hasil temuan Read more ... nya, Partai Golkar paling banyak kadernya yang tersangkut kasus korupsi tersebut dengan 40 kader. Lalu disusul PDIP (27 orang) dan Demokrat (17 orang). Berikut nama-namanya. Partai Golkar: Jonaidi Syahri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma Periode 2009-2014; Rusli Zainal, Gubernur Riau; M. Akil Mochtar, Ketua MK; Chairun Nisa, Anggota DPR 2009-2014; M. Faisal Aswan, anggota DPRD Provinsi Riau; TB Aat Syafaat, Walikota Cilegon Periode 2005-2010; Zulkarnaen Djabar, anggota DPR; Prasetia Zulkarnaen Putra, Sekjen MKGR; Amran Batalipu, Bupati Buol; dan Abu Bakar Siddik, anggota DPRD Prov Riau Golkar. Lalu, Zulfan Heri, anggota DPRD Provinsi Riau; Jefferson SM Rumajar, Walikota Tomohon; Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara; Ahmad Hafiz Zawawi, anggota DPR; Marthin Bria Seran, anggota DPR; Paskah Suzetta MH, anggota DPR; Bobby, anggota DPR; Anthony Zeidra Abidin, anggota DPR; Muhammad Nurlif, anggota DPR; dan Asep Ruchimat Sudjana, anggota DPR. Berikutnya, Reza Kamarullah, anggota DPR Golkar; Baharuddin Aritonang, anggota DPR Golkar; Hengky Baramuli, anggota DPR; Daniel Tanjung, anggota DPR; Azwar Chesputra,anggota DPR; Fachri Andi Leluasa, anggota DPR; Daeng Rusnadi, mantan Bupati Natuna; Hamka Yandhu, anggota DPR; Suwarna, Gubernur Kalimantan Timur; dan Abubakar Ahmad Bupati Dompu. Sjahriel Dahram, Gubernur Kalimantan Selatan; Samsuri Aspar, Wakil BupatiKutai Kartanegara; Dany Setyawan, mantan Gubernur Jawa Barat; Armen Desky, Bupati Aceh Tenggara; Jimmy Rimba Rogi, Bupati Manado; Syaukani HR, Bupati Kutai Kertanegara; Amiruddin Maula, Walikota Makassar; Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan; Agus Supriadi, Bupati Garut Golkar; dan Saleh Djasit anggota DPR RI. Sedangkan dari PDIP, berikut nama-namanya: Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas Kalteng; Soemarmo Hadi Saputro, Walikota Semarang; Murdoko, Ketua DPD Jawa Tengah; Turoechan Asy’ari, anggota DPRD Prov Riau; Izedrik Emir Moeis, anggota DPR; Agus Chondro Prayitno, anggota DPR; Max Moein, anggota DPR; Rusman Lumbantoruan, anggota DPR; Poltak Sitorus, anggota DPR; dan Williem Tutuarima, anggota DPR. Kemudian, ada nama Panda Nababan, anggota DPR; Engelina Patiasina, anggota DPR; M Iqbal, anggota DPR; Budiningsih, anggota DPR; effri Tongas, anggota DPR; Ni Luh Mariani, anggota DPR; Sutanto Pranoto, anggota DPR; Soewarno, anggota DPR; Matheos Promes, anggota DPR; dan Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi. Tujuh nama lainnya adalah, Syahrial Oesman, mantan Gubernur Sumatera Selatan; Jules F. Warikar, Bupati Supiori; Arwin AS, Bupati Siak; Dudhie Makmun Murod, anggota DPR; Indra Kusuma, Bupati Brebes; Hendy Boedoro, Bupati Kendal; dan Rochmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi adalah: Anas Urbaningrum, anggota DPR; Iyus Djuher, Ketua DPRD Kabupaten Bogor; H. Muhammad Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal; Dada Rosada, Walikota Bandung; Angelina Patricia Pingkan Sondakh, anggota DPR; Tengku Muhazza, anggota DPRD Prov Riau; Robert Edison Siahaan; Walikota Pematang Siantar 2005-2010; Fahuwus Laila, Bupati Nias Selatan; Muhammad Nazarudin, anggota DPR 2009-2014; dan Murman Effendi, Bupati Seluma 2010-2015. Berikutnya, Sumartono, anggota DPRD Kota Semarang; Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel 2004-2009; Binahati B. Baeha, Bupati Nias; Sarjan Tahir, anggota DPR; Ismunarso, Bupati Situbondo; Abdillah, Walikota Medan; Ramli, Wakil Walikota Medan.
2 months ago
Huffington Post UK This is a tough video to watch...
The Fathers' Of Missing Children Feared Fled To Syria Is Heartbreaking
huffingtonpost.co.uk
The husbands of two of the three British sisters feared to have taken their nine children to Syria wept on Tuesday as they begged their families to come home. Akhtar Iqbal and Mohammed Shoaib broke
2 months ago
Karen Billington Nielsen Religion of piece.They are lost now.
Walter Plinge I didn't know the sisters were British ,I thought they were pakistanys
The WorldPost "Please, please contact with me, please, please call me at least," Akhtar Iqbal, the husband of Sugra Dawood and the father of five of the children, told a news conference.
British Fathers Urge Wives, 9 Children To Return Amid Fears They Went To Syria
huffingtonpost.com
LONDON, June 16 (Reuters) - Two men in Britain appealed for the return of their wives and nine children on Tuesday, saying they feared they were traveling with another woman to Syria, where Islamic
2 months ago
Presiden RI PERNYATAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 01/VI/2015 Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa Negara Republik Indonesia menganut Sistem Hukum Hirarki perUndangan yang mana seluruh Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Negara Republ Read more ... ik Indonesia yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Tertinggi Negara Republik Indonesia, Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia dan seluruh Lembaga Pemerintah Republik Indonesia harus sejalan dengan Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Tertinggi Negara Republik Indonesia jika tidak sejalan maka seluruh Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Tertinggi Negara Republik Indonesia, Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia dan seluruh Lembaga Pemerintah Republik Indonesia tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Pengumuman Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia adalah Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Tertinggi Negara Republik Indonesia, olehnya itu seluruh Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Tertinggi Negara Republik Indonesia, Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia dan seluruh Lembaga Pemerintah Republik Indonesia serta seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh Pejabat dan Aparatur Negara dan Pemerintah Republik Indonesia harus sejalan dengan Pengumuman Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia. Jika Konstitusi, Hukum, Peraturan dan perUndang-Undangan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Tertinggi Negara Republik Indonesia, Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia dan seluruh Lembaga Pemerintah Republik Indonesia serta seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh Pejabat dan Aparatur Negara dan Pemerintah Republik Indonesia tidak sejalan dengan Pengumuman Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia maka hal tersebut adalah Perbuatan dan Tindakan Melawan Presiden Republik Indonesia dan Negara Republik Indonesia ( Makar ) sanksinya Hukuman Mati. Dikeluarkan di : Bau-Bau Pada tanggal : 1 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TTD JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL, SH
3 months ago
Ghulam Choudhry PART 1 of 2 ---- Pakistani Minister of Interior Affairs deserves a salute of entire Pakistani nation for daring to order FIA to investigate into Axact’s Sale of Fake University Degrees & Fake High Schools Diplomas worldwide, when NY Times published Read more ... Journalist Declan Walsh’s investigative article, “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions” (describing the involvement of Pakistani Military in establishing Axact Fraud Business & Money Laundering Company as well in its daughter company, namely BOL Media Group TV Channel): Shoaib Ahmed Shaikh (founder & CEO of Axact & BOL TV) misinterpreted Walsh’s article on several Live Pakistani TV Talk Shows: Taha Jatoi (Axact’s former employee) disclosed that Axact Company’s research department’s young employees write dissertations and assignments for students enrolled at prestigious legal universities located all over the world: Government of Pakistan should not issue Licenses for Practicing Profession of Prostitution to 2,300 Prostitute-Journalists employed by BOL TV, if they choose to quit from Profession of Journalism: Ex-Minister of Interior Affairs (from former Caretaker Federal Government), Malik Habib issued the TV Broadcasting License to BOL TV as well Local Police, Special Branch, IB and ISI granted “Security Clearance Certificate” to BOL TV within 6 days whereas Axact-owned BOL TV did not pay even a single cent as duty and taxes for its all imported equipments: Pakistani PM appointed General Raheel Sharif as COAS using nepotism: Super Power’s Puppy Dog and its CIA’s agent General Raheel Sharif started “Zerb-e-Azb” operation in North Waziristan to prove to the Super Power that he is better its Puppy Dog & Boot-Licker, and in reality the entire “Zerb-e-Azb” being conducted by Super Power’s Military: It is shameful that Professors, Ph.D. Degree holders, and University Vice Chancellors were interviewed for the position of the HEC’s Chairman, by search committees led by Bachelor degrees holders, Ahsan Iqbal & Khawaja Asif: Journalist Mujeebur Rehman Shami from DunyaNews TV stated that According to HEC criteria, HEC’s Chairman, Mukhtar Ahmed is not a Professor: Super Power’s Puppy Dog & its CIA’s Agent, Prof. (Fake) Dr. (Fake) Mukhtar Ahmed (HEC’s Chairman) issued so-called Ranking (perhaps actually prepared by White House) of Pakistani Academic Institutions placing, for instance, in medical education, Aga Khan University on the top (all top 6 institutions being funded by Super Power & by its CIA through the use of USAID); and HEC’s this ranking carries no more value than that of a piece of toilet paper, which can be equally shared by PM, Ahsan Iqbal & Khawaja Asif, who can hang each piece around their necks as “Taweez”: Just like Axact Company (illegitimate), top ten prestigious universities (all legitimate), namely, Harvard University, Cambridge University, University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of California - Berkeley, Princeton University, Yale University, California Institute of Technology, and Columbia University as well hundreds of other prestigious universities together with prestigious military institutions in Europe and in North America were/are also selling their Fake Degrees to the underdeveloped countries’ nationals (e.g., Dr. Mohamed Morsi, Ph.D.; Saif al-Islam Gaddafi; Saif al-Arab Gaddafi; Hannibal Muammar Gaddafi; Khamis Gaddafi; Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai, Ph.D; the First Head of Pakistan State; First Prime Minister of Pakistan; First Prime Minister of Bharat; Mohandas Karamchand Gandhi; Indira Priyadarshini Gandhi; Rajiv Ratna Gandhi; ZA Bhutto; Benazir Bhutto; Khawaja Muhammad Asif;, Ahsan Iqbal Chaughary; HEC’s Chairman, Prof. (Fake) Dr. (Fake) Mukhtar Ahmed; Dr. Aafia Siddiqui, MD, Ph.D.; Dr. Fowzia Siddiqui, MD, Ph.D.; Major General (r) Sahibzada Sayyid Iskander Ali Mirza; Field Marshal General (r) Ayub Khan; General (r) Muhammad Zia-ul-Haq; General (r) Pervez Musharraf; Former COAS General (r) Ashfaq Parvez Kayani; Present DG ISI Rizwan Akhtar; present COAS General Raheel Sharif; etc.): Would Journalist Declan Walsh also investigate the case of delivery (in plain language, selling) of Fake Diplomas/Degrees to the nationals of underdeveloped countries by the hundreds of prestigious universities (all legitimate) located in Europe and in North America?* After the publishing on 17-05-2015 and subsequently after the on-line appearance of New York (NY) Times’ investigative article (authored by very famous Senior Journalist Declan Walsh) on 18-05-2015 (visit: http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/asia/fake-diplomas-real-cash-pakistani-company-axact-reaps-millions-columbiana-barkley.html?&moduleDetail=section-news-5&action=click&contentCollection=Asia%20Pacific®ion=Footer&module=MoreInSection&version=WhatsNext&contentID=WhatsNext&configSection=article&isLoggedIn=false&pgtype=article&_r=0), entitled “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions” stating: “Seen from the Internet, it is a vast education empire: hundreds of universities and high schools, with elegant names and smiling professors at sun-dappled American campuses. Their websites, glossy and assured, offer online degrees in dozens of disciplines, like nursing and civil engineering. There are glowing endorsements on the CNN iReport website, enthusiastic video testimonials, and State Department authentication certificates bearing the signature of Secretary of State John Kerry. “We host one of the most renowned faculty in the world,” boasts a woman introduced in one promotional video as the head of a law school. “Come be a part of Newford University to soar the sky of excellence.” Yet on closer examination, this picture shimmers like a mirage. The news reports are fabricated. The professors are paid actors. The university campuses exist only as stock photos on computer servers. The degrees have no true accreditation. In fact, very little in this virtual academic realm, appearing to span at least 370 websites, is real — except for the tens of millions of dollars in estimated revenue it gleans each year from many thousands of people around the world, all paid to a secretive Pakistani software company. That company, Exact, operates from the port city of Karachi, where it employs over 2,000 people and calls itself Pakistan’s largest software exporter, with Silicon Valley-style employee perks like a swimming pool and yacht……. ”, almost all Pakistani TV channels such as GeoNews TV, WaqtNews TV, DawnNews TV, DunyaNews TV, SamaaNews TV, ExpressNews TV etc., following holy dictations and orders of the political cell of Pakistani ISI (whose DG is Super Power’s Puppy Dog & its CIA’s agent), started immediately to broadcast and to discuss some contents of Journalist Declan Walsh’s this article concerning Pakistani Fraudulent Axact company in full details, while ignoring one extremely crucial paragraph from this article. The author of present article in Facebook, namely, Ghulam Choudhry is going to dare to narrate this crucial ignored paragraph by the Pakistani Popular Press & Electronic Media; and this ignored paragraph is as follows: “Just how this ambitious venture is being funded is a subject of considerable speculation in Pakistan. Axact has filed several pending lawsuits, and Mr. Shaikh (i.e., Shoaib Ahmed Shaikh, the founder & CEO of Axact as well founder & CEO of BOL, a television and newspaper group scheduled to start this year) has issued vigorous public denials, to reject accusations by media competitors that the company is being supported by the Pakistani military or organized crime. What is clear, given the scope of Axact’s diploma operation, is that fake degrees are likely providing financial fuel for the new media business.” In other words, the above narrated paragraph (see above) from NY Times Article of 17-05-2015 implicates that Pakistani Military, especially Political Cell of Pakistani ISI is without any doubt behind the curtain, main Architect of both Axact and BOL Media Group including its TV Channel (still off-air); and almost all other Pakistani News media and TV channels did not dare to include this prime fact in their reporting and in their live TV Talk Shows discussions on Axact Fake degrees scandal. Quite surprisingly, within 24 hours of quoting of Journalist Declan Walsh’s article of 17-05-2015 in NY Times, by Pakistani print & electronic media, the present Minister of Interior Affairs in the Pakistani Federal Government ordered Pakistani FIA to launch an immediate investigation into the Axact’s business of selling fake degrees of every sort along with of every level from high school diplomas through Ph.D. degrees via its more than 130 fake high schools (e.g., Belford High School, Jersey High School, McCain High School, etc.) & universities (e.g., Belford University, Nixon University, Columbiana University, Barkley University, etc.) with fake business addresses mostly in Super Power’s country, thereby making annually more than one billion dollars; in this regard, Pakistani Honourable Minister of Interior Affairs deserves a sincere salute of entire Pakistani innocent nation for daring to order FIA to investigate into Axact’s Sale of Fake University Degrees & Fake High Schools diplomas worldwide as well into Axact’s money laundering activities. And consequently, Pakistani FIA personnel swiftly raided Axact’s Head Quarters together with its branch offices in Islamabad and in Rawalpindi and FIA took into custody Axact’s several employees. Resultantly, Shoaib Ahmed Shaikh (the founder & CEO of Axact as well founder & CEO of BOL, a television and newspaper group scheduled to start this year) was interviewed by several Live Pakistani TV Talk Shows Anchors, e.g., by Kashaf Abbasi on OffTheRecord/AryNews TV Talk Show of 20-05-2015, by Moeed Pirzada on SayasatHaiYaSaazish/DunyaNews TV Talk Show of 20-05-2015, etc.; and after viewing most of his interviews, almost every viewer and even the 5 years old child (whose parents purchased a Fake High School Diploma for him/her from Shoaib Ahmed Shaikh’s Axact Fake Diploma & Fake Degrees Factory) as well the dog (whose owner purchased Fake High School Diploma for him/her from Shoaib Ahmed Shaikh’s Axact Fake Diploma & Fake Degrees Factory) could immediately tell that criminal and money launderer Axact’s CEO & Founder Shoaib Ahmed Shaikh was making 100%-false statements about Axact’s worldwide business activities. During such interviews, Shoaib Ahmed Shaikh repeatedly stated that the author of NY Times article of 17-05-2015, entitled “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions”, namely, Declan Walsh was kicked out of Pakistan 2 years ago by the Government of Pakistan because he was writing anti-Pakistan articles and consequently according to criminal Shoaib Ahmed Shaikh, Declan Walsh’s article cited above was not worthy of paying any attention. Criminal Shoaib Ahmed Shaikh was seen in several Live TV Talk Shows repeating again and again another comment on Declan Walsh’s Article under discussions, where Shoaib Shaikh said, “In his this NY Times Article, Journalist Declan Walsh stated that Axact Company has 370 (Fake) High Schools & Universities which award Fake Diplomas & Fake Degrees, respectively, while the cited internet link concerning Axact-related High Schools & Universities, all worldwide does not include more than 130 citations of such Fake High Schools & Universities (visit: http://www.nytimes.com/2015/05/17/world/asia/tracking-axacts-websites.html).” This liar & criminal and of course jerk Shoaib Ahmed Shaikh is requested to read again with great care another paragraph in Declan Walsh’s article of 17-05-2015 stating “The accounts by former employees are supported by internal company records and court documents reviewed by The New York Times. The Times also analyzed more than 370 websites — including school sites, but also a supporting body of search portals, fake accreditation bodies, recruitment agencies, language schools and even a law firm — that bear Axact’s digital fingerprints.”; which clearly reflects that Declan Walsh did not claim that Criminal Money Launderer & Fake Degrees & Diplomas Sales Factory, namely, Axact IT Company had 370 schools & universities websites, related to Axact; thus there is no such flaw in Declan Walsh’s article of 17-05-2015 but instead liar & criminal Shoaib Ahmed Shaikh was purposefully and dishonestly misinterpreting Declan Walsh’s article under discussion; and off course all readers and 5 years old child together with the dog (both high school graduates of Axact Fraud Company, mentioned above) shall agree with the explanation of Ghulam Choudhry (the author of present article) on this matter. It would not be fair if the double standard or more politely saying the hypocrisy of Pakistani TV channels such as GeoNews TV, WaqtNews TV, DawnNews TV, DunyaNews TV, SamaaNews TV, ExpressNews TV etc., is not exposed in Ghulam Choudhry’s this article. For instance, as discussed above, though such Pakistani TV channels did not dare to quote that NY Times in its article of 17-05-2015, entitled “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions”, had described the involvement/support imparted in establishing Axact Fraud Business & Money Laundering Company as well in its daughter company, namely BOL Media Group TV Channel, but when subsequently NY Times on 20-05-2015 published an editorial entitled, “A Rising Tide of Bogus Degrees” (visit: http://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html?_r=0) in support of its earlier article of 17-05-2015 entitled, “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions” (visit: http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/asia/fake-diplomas-real-cash-pakistani-company-axact-reaps-millions-columbiana-barkley.html?&moduleDetail=section-news-5&action=click&contentCollection=Asia%20Pacific®ion=Footer&module=MoreInSection&version=WhatsNext&contentID=WhatsNext&configSection=article&isLoggedIn=false&pgtype=article&_r=0), the hypocrite Pakistani TV channels such as GeoNews TV, WaqtNews TV, DawnNews TV, DunyaNews TV, SamaaNews TV, ExpressNews TV etc. started at once to refer to the 1st paragraph of NY Times editorial of 20-05-2015 and this 1st paragraph is/was as follows: “It is hard to believe that the Pakistani government was unaware of a major scam orchestrated by Axact, a software company based in Karachi that operates a global network of fake online schools that sell bogus diplomas. But ignorant or not, the government, which raided Axact’s offices on Tuesday, had little choice but to act after a report by Declan Walsh in The Times disclosed clear connections between Axact and at least 370 education websites, many of which claimed to represent online universities and high schools based in the United States. The scam had existed for years and reaped many millions of dollars.”; such hypocrite Pakistani TV channels repeated like parrots in their news and talk shows programs, saying that “How come that the Pakistani Government did not know about scam practices & activities of Axact Fraud IT Company in selling Fake University Degrees & High School Diplomas (even to 5 years old child and even to a dog, the costs being paid by the parents and by the owner, respectively)?” Ha, Ha, Ha, this is Pakistani news media, which is 100% controlled by the Supper Power & by its CIA, through holy orders, dictations, and blackmailing exerted on those Pakistani military Generals (who spent even single day abroad for acquiring military education and military training) together with on Pakistani ISI, especially on its Criminal Political Cell. It should be added that for its BOL Media Group TV Channel, the list of purchased journalists (in reality & frankly speaking prostitute-journalists) by the Criminal Money Launderer & Fake Degrees & Diplomas Sales Factory, namely Axact IT Company (by offering to such prostitute-journalists, more than 250-fold salaries than their previous salaries) from the Bazar-e-Hussan, oops so sorry, from Bazar-e-Sahaffat includes 47 high ranking prostitute-journalists, namely: Globally Acclaimed Journalist Kamran Khan (President and Editor-in-Chief (Co – Founder), BOL Media Group) along with Iftikhar Ahmad (Senior Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), Jasmeen Manzoor (Executive Vice President and Senior Anchorperson, BOL News), Asma Shirazi (Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), Nusrat Javeed (Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), Mushtaq Ahmed Minhas (Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), Muhammad Usama Ghazi (Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), Wajahat S. Khan (Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), Nasir Baig Chughtai (Senior Executive Vice President, BOL News), Ansar Ali Naqvi (Senior Executive Vice President, BOL News), Muhammad Usman (Senior Executive Vice President, BOL News), Nazir Leghari (Senior Executive Vice President & Editor Urdu Daily, BOL News), Amir Zia (Senior Executive Vice President & Editor English Daily, BOL News), Faysal Aziz Khan (Senior Executive Vice President, Bureau Chief & Resident Editor - BOL News – Karachi), Khawar Naeem Hashmi (Senior Executive Vice President, Bureau Chief & Resident Editor - BOL News – Lahore), Muhammad Ibrahim Raja (Executive Vice President, Bureau Chief & Resident Editor - BOL News – Islamabad), Zahir Shah Sherazi (Executive Vice President, Bureau Chief & Resident Editor - BOL News – Peshawar), Muhammad Ejaz Khan (Senior Vice President, Bureau Chief & Resident Editor - BOL News – Quetta), Jamshed Rizwani (Bureau Chief – Multan, BOL News), Nabeel (Senior Executive Director, BOL), Haider Imam Rizvi (Senior Executive Director, BOL Entertainment), Rana Rizwan (Senior Executive Vice President, BOL Entertainment), Erum Binte Shahid (Senior Executive Vice President, BOL Entertainment), Shahid Ali (Director Reporting – Sukkur Region), Shafqat Imran (Director Reporting – Gujranwala Region), Ghulam Mohiuddin (Director Reporting - Faisalabad Region, BOL News), Altaf Hussain (Associate Vice President & Editor, BOL News), Haris Zamir (Associate Vice President & Editor, BOL News), Ali Mirza (Senior Vice President, BOL News), Nadia Malik (Vice President, BOL News); Irfan Ishaque (Associate Vice President, BOL News), Aijaz Khokhar (Associate Vice President, BOL News), Ahmed Khan (Associate Vice President, BOL News), Asmat Mallick (Assistant Vice President, BOL News), Javed Iqbal (Executive Content Manager & Anchorperson, BOL News), Huma Amir Shah (Senior Content Manager & Anchorperson, BOL News), Maria Memon (Senior Content Manager and Anchorperson, BOL News), Syeda Madeha Zahra Naqvi (Senior Content Manager & Anchorperson, BOL News), Sadaf Abdul Jabbar (Senior Content Manager and Anchorperson, BOL News), Mansoor Ali Khan (Senior Content Manager & Anchorperson, BOL News), Farhan Muhammad Shabbir (Senior Content Manager & Anchorperson, BOL News), Farah Yousaf (Senior Content Manager & Anchorperson, BOL News), Asma Iqbal (Senior Content Manager & Anchorperson, BOL News), Awais Iqbal (Content Manager & Anchorperson, BOL News), Zunaira Azhar (Content Manager & Anchorperson, BOL News), Ashfaque Ishaque (Content Manager & Anchorperson, BOL News), Aisha Yousaf (Content Manager & Anchorperson, BOL News), and Mudasser Iqbal (Content Manager & Anchorperson, BOL News); and after reporting of the above cited NY Times Article of 17-05-2015 entitled, “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions”, only and only 3 such prostitute-journalists, namely, Kamran Khan, Iftikhar Ahmad, and Nazir Leghari appeared frequently on various Talk Shows of several Pakistani TV channels such as GeoNews TV, WaqtNews TV, DawnNews TV, DunyaNews TV, SamaaNews TV, in order to defend their employer, namely Criminal Money Launderer & Fake Degrees & Diplomas Sales Factory Axact IT Company and all of 3 such prostitute-journalists miserable failed in doing so. Strangely enough, the prostitute-journalist Nazir Leghari was seen even on OffTheRecord/AryNews TV Talk Show of 27-05-2015, the day on which earlier his employer Shoaib Ahmed Shaikh (the founder & CEO of Axact as well founder & CEO of Bol, a television and newspaper group scheduled to start this year) along with Shaikh’s BIL, Wiqar Atiq (Co-Founder & COO of Axact) & Axact’s 5 other Directors, all in chains were presented by the Pakistani FIA to a Magistrate in the courts of law in Karachi, and the courts awarded a physical remand of them till 04-06-2015 enabling FIA to investigate further these professional criminals, whereas a few days ago 3 other colleagues of prostitute-journalist Nazir Leghari such as Kamran Khan (President and Editor-in-Chief (Co – Founder), BOL Media Group), Iftikhar Ahmad (Senior Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News), and Asma Shirazi (Executive Vice President & Senior Anchorperson, BOL News) had already resigned from BOL Media Group & from its TV Channel. It should be mentioned that on 25-05-2015, a former employee of Axact, namely, Taha Jatoi disclosed in his interview given to Anchor Person Shahzaib Khanzada on ASKKS/GeoNews TV program stating that “Axact Company has one research department too, where employees are young Pakistani girls with age in the range of 25-30 years, who write dissertations and assignments for students enrolled at very big and prestigious legal universities located all over the world; and client students being charged per page”. Wow this is great disclosure and consequently Pakistani innocent and brave nation has every right to request Pakistani FIA to also investigate the Karate Kid of the recent past Head (a Former Black-Marketeer of Movie Tickets in his own Bambino Cinema in Karachi in the last century) of Pakistani State (who failed Final Exam at St. Patrick’s High School in Karachi, Pakistan in 70’s, and who used to claim to be Graduate from Pedington School in UK; which never existed; and till 21-04-2008, His Honor (now former) claimed to be BA from London School of Business, another fraudulent claim & lie) (elected by Graduate Donkeys Parliamentarians belonging to PPP-Model Inc, MQM, ANP, PML-Q, JUI-F, and FATA Members) asking this Karate Kid that “How much money did he (i.e., this Karate Kid) pay to Axact and/or to similar fraudulent company for writing his dissertation for Master’s Degree in Political Science at Oxford University in UK?” More importantly, Anchor Person Shahzaib Khanzada on his ASKKS/GeoNews TV program of 26-05-2015 presented an investigation report prepared by GeoNews reporter, about another former employee of Axact, namely, Salem Kureshi (whose highest education level was up to 9th Grade and who was administrator of Fake Belford University connected to Fake Diplomas & Fake Degrees Mill Axact and who facilitated the selling of Master’s & Ph.D. Degrees) and in this video report on 9th-class pass Salem Kureshi, a brother of Salem Kureshi said, “My brother is Middle Class Pass and Matric Fail; and my brother (i.e., Salem Kureshi) used to work in Axact company, where he (i.e., Salem Kureshi) used to deliver tea and pick up tea for the Axact’s (senior) workers. Presently, my brother (i.e., Salem Kureshi) has gone to Punjab and if it is needed, we can call him back (to Karachi).”; but it should be point out that earlier in a class lawsuit against Fake Belford University in the courts of the Super Power’s country, Salem Kureshi stated in or about 2010 as a witness that Belford University did not possess any connection to Axact Company; thus Salem Kureshi’s this brother contradicted Salem Kureshi (in reality, a former employee of Axact). In the same ASKKS/GeoNews TV program of 26-05-2015, Anchor Person Shahzaib Khanzada later on also interviewed, another former employee at Axact’s Belford University, namely, Babar (who resigned on 2nd day of his work (after getting about 14/15 days’ jobs-training by Axact) at Axact’s Belford University as the result of his own discoveries that Axact’s actual business was selling Fake Degrees & Diplomas of every levels from high School Diplomas through Ph.D. degrees to their customers based upon their CVs/resumes and life-time experiences); and in this interview, for instance, Anchor Person Shahzaib Khanzada said to Babar (former employee at Axact’s Fake Belford University), “In addition to this, then tell me there were so many people in this program, about there were 500. You quitted from there (i.e., from Axact Company) on listening to your conscious. Were the rest of the people (i.e., Axact’s employees) ignorant that what are they doing? And did not they understand that what they (i.e., Axact’s rest of the employees) were doing? Or they knew that they were doing some wrong work (i.e., fraudulent and illegal work). (In this regard) What was your understanding?” Then Babar (former employee at Axact’s Belford University) replied, “Look Shahzaib, aaaa, I joined that company (i.e., Axact) 5 years ago and over there were much older people than me, some were on posts similar to mine, some were on larger/higher posts than mine. But situation was not such that nobody knew, but all of them knew everything (at Axact).” Regarding Fraudulent Axact’s daughter company, BOL TV Channel, the present Minister of Information at Pakistani Federal Government was heard on some Pakistani TV Channels, who quite alarmingly stated that Journalists (in reality Prostitute-Journalists, read above) at BOL TV Channel (officially still off-air, and its becoming on-air seems of doubt after disclosure of Axact Company’s Fake Diplomas & Degrees Selling Business) can move on to other Pakistani TV Channels. According to IFJ (International Federation of Journalists), more than 2,300 journalists and media staff are employed by BOL TV Channel. But this present Minister of Information at Pakistani Federal Government is cautioned that the Government of Pakistan should not issue even Licenses for Practicing Profession of Prostitution (in case if all 2,300 Prostitute-Journalists and Prostitute-Media Staff & Floor Sweepers (employed by BOL TV Channel) choose to quit from Profession of Journalism and to continue to follow only the Profession of Prostitution) to BOL TV Channel’s 47 high ranking prostitute-journalists, namely, Globally Acclaimed Journalist Kamran Khan together with Iftikhar Ahmad, Jasmeen Manzoor, Asma Shirazi, Nusrat Javeed, Mushtaq Ahmed Minhas, Muhammad Usama Ghazi, Wajahat S. Khan, Nasir Baig Chughtai, Ansar Ali Naqvi, Muhammad Usman, Nazir Leghari, Amir Zia, Faysal Aziz Khan, Khawar Naeem Hashmi, Muhammad Ibrahim Raja, Zahir Shah Sherazi, Muhammad Ejaz Khan, Jamshed Rizwani, Nabeel, Haider Imam Rizvi, Rana Rizwan, Erum Binte Shahid, Shahid Ali, Shafqat Imran, Ghulam Mohiuddin, Altaf Hussain, Haris Zamir, Ali Mirza, Nadia Malik, Irfan Ishaque, Aijaz Khokhar, Ahmed Khan, Asmat Mallick, Javed Iqbal, Huma Amir Shah, Maria Memon, Syeda Madeha Zahra Naqvi, Sadaf Abdul Jabbar, Mansoor Ali Khan, Farhan Muhammad Shabbir, Farah Yousaf, Asma Iqbal, Awais Iqbal, Zunaira Azhar, Ashfaque Ishaque, Aisha Yousaf, and Mudasser Iqbal as well to other 2,253 journalists and media staff and even “Khak Roobs” (Floor Sweepers) all employed by BOL TV Channel (daughter entity of Axact Company (in reality, a Fake Diplomas & Degrees Selling Factory)), due to the crucial fact that there is a danger/fear that such Prostitutes (formerly Journalists) shall not follow strictly the Code of Conduct for the Profession of Prostitution in demanding money from their “poor” customers and these BOL TV Channel Prostitutes shall ask their clients to pay money of the amount several hundred times more than actual uniform and standard rates for providing their prostitution services; which means only and only Shoaib Ahmed Shaikh (the founder & CEO of Axact as well founder & CEO of BOL TV) and Bill Gates (the founder & CEO of Microsoft) and perhaps Bill Clinton (whose spouse recently said, “We were completely “financially broke”, when we left White House”) will be able to financially afford for utilizing the prostitution services to be provided by BOL TV Channel’s prostitute-journalists (if they decide to quit the Profession of Journalism and if they adopt Practice of Profession of Prostitution, and only if they succeed in acquiring Licenses for Practicing Profession of Prostitution from the Government of Pakistan). After the publishing of NY Times’ sensational article of 17-05-2015 entitled, “Fake Diplomas, Real Cash: Pakistani Company Axact Reaps Millions” (authored by very famous Senior Journalist Declan Walsh) along with NY Times’ supporting editorial of 20-05-2015 entitled, “A Rising Tide of Bogus Degrees” (both discussed above), in almost all Pakistani TV channels such as GeoNews TV, WaqtNews TV, DawnNews TV, DunyaNews TV, SamaaNews TV, ExpressNews TV etc., a crucial question arose that who (i.e., which Pakistani Minister of Interior Affairs at the Federal Government of Pakistan) issued/granted a TV broadcasting license to BOL TV Channel (a daughter and/or related company of/to Criminal Money Launderer & Fake Degrees & Diplomas Sales Factory, namely Axact IT Company)? In this regard, both initially the present Pakistani Minister of Interior Affairs, Honourable Minister Chaudhry Nisar Ali Khan and then later on Former Minister of Interior Affairs, Abdul Rahman Malik denied their such misdeed involving scandalous issuance of the TV broadcasting license to BOL TV Channel, by saying 2 words, namely, “Wasn’t me” from the very famous song of Jamaican-American singer, namely, Shaggy (birth name: Orville Richard Burrell), which was released on 26-02-2001. Subsequently, the answer to the above raised question appeared in the Pakistani TV channels that the Ex-Minister of Interior Affairs, Malik Habib belonging to the Caretaker Federal Government of Pakistan (which remained in power from 25-03-2013 to 04-06-2013), installed for facilitating the holding of Pakistani General Elections of 11th May 2013, issued the TV Broadcasting License to BOL TV Channel, though the same Caretaker Federal Government of Pakistan did no obey the orders of the Supreme Court for writing a letter to the Swiss Courts regarding illegal money deposits in Swiss Banks, of recent past Head (a Former Black-Marketeer of Movie Tickets in his own Bambino Cinema in Karachi in the last century) of Pakistani State (who failed Final Exam at St. Patrick’s High School in Karachi, Pakistan in 70’s, and who used to claim to be Graduate from Pedington School in UK; which never existed; and till 21-04-2008, His Honor (now former) claimed to be BA from London School of Business, another fraudulent claim & lie) (elected by Graduate Donkeys Parliamentarians belonging to PPP-Model Inc, MQM, ANP, PML-Q, JUI-F, and FATA Members), pretending that their government was temporary; ha, ha, ha, this is Pakistan. It should be pointed out that one of the requirements for acquiring a Broadcasting License from PEMRA (Pakistan Electronic Media Regulatory Authority) is to obtain a “Security Clearance Certificate” (which can be withdrawn at any time) from ISI (Inter-Services Intelligence) in Pakistani Military; which means that former DG ISI, Lieutenant General (r) Zaheer-ul-Islam was involved in the dirty process/game (ILLEGAL & UNCONSTITUTIONAL) of issuance of the TV broadcasting license to BOL TV Channel; and as a matter of fact four institutions such as Local Police, Special Branch, Intelligence Bureau (IB) and ISI granted “Security Clearance Certificate” to BOL TV within 6 days; ha, ha, ha, this is Pakistan and what else can you you expect in a country like Pakistan. Though, when the present Federal Government came into power in June 2013, present Pakistani Minister of Interior Affairs revoked in September 2013 the TV broadcasting license issued to BOL TV Channel through the criminal involvement of Ex-Minister of Interior Affairs, Malik Habib and that of former DG ISI, Lieutenant General (r) Zaheer-ul-Islam, but the Sindh High Court issued stay order on the revoking of TV broadcasting license issued to BOL TV Channel; thereby allowing BOL Media Group to continue its activities for installing of BOL TV Channel. It should be added that Hanif Khalid, a correspondent at Online (International) The News (http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-37631-Govt-to-move-SHC-to-get-stay-vacated), reported on 24-05-2015 that “The (federal) government has launched investigation into the security clearance given by four institutions in just six days to private news channel Bol. The channel was granted license during the interim government when president was Asif Ali Zardari. Pemra whose Chairman at that time was Chaudhary Rashid, who was holding this post since the PPP government, approved the license. The incumbent government has decided to file a petition through the panel of lawyers to get vacate the stay order from Sindh High Court which the channel had got 10 months ago against the cancellation of security clearance, the sources said. The Pemra would cancel license of the channel as soon as the stay order was vacated. The institutions from which the clearance was got in six days are local police, special branch, intelligence bureau and ISI in just six days. It was disclosed that it usually takes several months for getting security clearance before acquiring license for a private channel, cable license, landing rights or satellite license even radio license. With the advent of the Nawaz Sharif government the license of Bol channel was cancelled in September 2013 because it was not possible to complete process of security clearance in just six days from the four agencies. The private news channel had got stay order from the Sindh High Court against the decision of the Federal Interior Ministry.” Several Pakistani TV Channels reported that in the past Axact-owned BOL TV Channel did not pay even a single “paisa” (i.e., a single cent) as duty and taxes for its all imported equipments for its channel; and consequently, the Pakistani Customs Intelligence and Investigation raided on 29-05-2015 the office of Bol TV to probe alleged duty and tax evasion on import of various equipments because this channel with no shortage of Prostitute-Journalists failed to obey the notice (which was given three days ago) to provide documents of consignment clearance including goods declaration, packing list, bill of lading, letter of credit, permission for imports and airways bills, etc., but the channel failed to provide details within the given time frame; thereby providing a strong evidence that it is highly likely that BOL TV Channel had already acquired & installed prohibited military equipments to collect intelligence information against Pakistan to be used to destroy Pakistan, which is surrounded from all sides by four (4) and not by three (3) stanched enemy countries; the Pakistani MI is cautioned to take a serious notice of this fact. It seems appropriate to revisit the previous Caretaker Federal Government of Pakistan of 2013, which remained in power from 25-03-2013 to 04-06-2013. For example, extremely shameful and absolutely morally degrading news of nepotism about an Honourable Justice (r) belonging to PPP-Model Inc., namely, Justice (r) Mir Hazar Khan Khoso (who was imposed on Pakistani Nation as a Caretaker Prime Minister by Super Power as its Good Boot-Licker Puppy Dog) was reported on 18-04-2013 by several Pakistani TV Channels, e.g., GeoNews TV, WaqtNews TV, DunyaNews TV, and DawnNews TV that “This Caretaker Prime Minister’s escapee son, Shafqat Khoso (who was absent from his Baluchistan Governmental Position of Grade 17 without NOC (No Objection Certificate) for the past 4 years, while working in Canada as escapee) returned from Canada on 17-04-2013 with Protocol, and Shafqat was immediately awarded a Transfer from Baluchistan to National Highway Authority on deputation in Grade 18 and the very next day Shafqat was elevated to the post of Director in Grade 19”. Shame on this Honourable Justice (r) Mir Hazar Khan Khoso (Super Power’s Puppy Dog), Caretaker Prime Minister! This act of nepotism of Hazar Khan Khoso raised fears that his Honor would without any doubt fail to hold a free & fair General Elections in Pakistan on 11th May 2013 because this Shameful Justice (r) would be ordered, dictated, and blackmailed by Super Power to facilitate rigging of next General Elections (which were held on 11th May 2013) in favor of Imran Khan’s PTI (an NGO), leaderless Thug PPP-Model Inc., Altaf Hussein’s MQM (well-known Target Killers in Karachi), and Asfandyar Wali Khan’s ANP, due to his. i.e., Honourable Khoso’s other likely hidden/undisclosed criminal acts of nepotisms & corruptions. Consequently, entire Pakistani innocent & great nation including Patriotic Pakistani Military (excluding all those Military Generals who spent even a single day abroad for obtaining military training & military education) had every right to seek immediate resignation/removal and subsequent arrest of that Super Power’s Puppy Dog, namely, Honourable Justice (r) Mir Hazar Khan Khoso (deserving hell in this World as well in the next World). Pakistani nation was warned that a Federal Secretary appointed to that seemingly criminal Caretaker Prime Minister, Honourable Justice (r) Mir Hazar Khan Khoso was/is a well-known land-mafia corrupt bureaucrat, as stated by a live-caller to NewsLounge/WaqtNews TV on Pakistani morning of 21-04-2013; thereby providing an Evidence that Mir Hazar Khan Khoso was in reality a criminal land-mafia Caretaker Prime Minister. By the way the Practice of Nepotism in Pakistan was/is not new. For instance, the Supreme Court of Pakistan on 17-12-2012 took Suo Motu Notice of Ex-Prime Minister Raja Pervaiz Ashraf (Criminal Rental Power previously elected on 22-06-2012 by 211 Pakistani donkeys (Parliamentarians) belonging to Thug PPP-Model Inc., PML-Q, MQM, ANP, and Fata Members) using his discretionary powers to appoint his son-in-law, Raja Azeemul Haq (extremely junior bureaucrat), to the post of World Bank Executive Director (ED). It is worth-citing that amazingly the same sun-in-law of the Criminal Rental Power Pakistani Prime Minister was promoted in 2012 at the age of 26 years to a key position of Additional Interior Secretary within 4 years of his services as a federal bureaucrat, contrary to usually required 22 years’ service to acquire such appointment; a historical example of Pakistani nepotism, as cited by Kyun/DunyaNews Program’s Host on 09-11-2012. History of Nepotism previously practiced by the breaker, destroyer and traitor of Pakistan, namely, ZA Bhutto, who appointed his own first ‘talented cousin’, Sardar Mumtaz Ali Bhutto as Governor of Sindh together with a Fresh Graduate as a Director of a PCSIR Laboratories in Pakistan after Fall of Dacca in 1971, was repeated miserably. What else can you expect in a country like Pakistan where recent-past Head of State Even Failed Final Exam at St. Patrick’s High School in Karachi, Pakistan in 70’s, used to claim to be Graduate from Pedington School in UK; which never existed? Till 21-04-2008, His Honor claimed to be BA from London School of Business, another fraudulent claim & lie. Shame on all donkeys who ever voted to Thug PPP-Model Inc. as well to its Coalition Partners: ANP, PML-Q, MQM, and FATA! As a Breaking News concerning another classical example of Pakistani nepotism, almost all Pakistani electronic and print media reported on 03-01-2013, on very sad & shameful news about the Federal Government of Pakistan, which under Super Power’s orders and dictations appointed Illegally & Unconstitutionally the Puppy Dog of Super Power and its CIA Agent, namely, Ziauudin Yousufzai as Education Attaché (in Grade 19) at Pakistani Consulate in Birmingham, UK. It is reminded that Ziauudin Yousufzai is father of 14-years old Pakistani Trainee as a Super Power’s Puppy Dog, namely, Malala Yousufzai apparently injured as the result of unknown gunmen’s attack on 08-10-2012; whose fake diaries (actually written by a Journalist as disclosed by the host at Apna Apna Gariban/WaqtNews TV on 13-10-2012) were broadcasted in the past on BBC Urdu Service. Likewise, Host Sohail Ahmad aka Azizi at Hasb-e-Haal/Dunya News TV program disclosed very shameful & alarming news on 04-01-2013 quoting that an F.A.-Pass (i.e., Higher Secondary School Education pass) Certificate holder nephew (Bhateeja) of the leader of a Coalition Partner of Thug PPP-Model Inc. in the Pakistani previous Federal Government was appointed as a Federal Bureaucrat on Grade 17 with a written guarantee of promotion to Grade 18 after 16 months’ services (of screwing Pakistani nation); this was a first unique example of disease Nepotism in Islamic Republic of Pakistan that an F.A.-Pass was appointed at Grade 17 in the Federal Government; a typical Crime-Against-Humanity. So what was/is the big deal? At least this “Talented” Nephew (Bhateeja) was/is in possession of successful four grades higher education than Matric-Failed Recent-Past Head of Pakistani State who Failed Final Exam at St. Patrick’s High School in Karachi. Nearly all Pakistani TV channels reported on 06-12-2012 that the Defense Secretary in the Federal Government disclosed in a Pakistani Parliamentary Committee stating that 3 pilots with Fake Degrees (who were recruited via nepotism and who flew airplanes frequently risking precious lives of innocent passengers) in national PIA were sacked recently. By the way, as cited by some Dutch Journalists who travelled with a Netherlands Governmental Delegation to Main China in early seventies of last century using PIA commercial flight, PIA should not be called as Pakistan International Airline but instead PIA should be called as “Please Inform Allah” that “Perhaps I Arrive”. In recruiting Fake Degree Holders in PIA, History of Nepotism previously practiced by the breaker, destroyer and traitor of Pakistan, namely, ZA Bhutto was again repeated miserably. On 01-11-2012, in Hasb-e-Haal/Dunya News TV program, Host Najma Baig reported that a bureaucrat brother of Maulana Fazal-ur-Rahman Khan (in reality corrupt Maulana Diesel Khan) was promoted from Grade 18 to Grade 20 in Pakistan. What else can you expect in a country like Pakistan where criminal rental power Ex-Prime Minister’s son-in-law (a bureaucrat) was promoted from Grade 18 to Grade 21, under consideration for a key post for International Banking (as cited by Host Mujeebur Rehman Shami, in NuqtaeNazar/Dunya News TV on 30-10-2012). On 31-10-2012, DawnNews TV reported that from the Secretary of Environment Office in Peshawar, Pakistan, a fake Military Colonel was arrested, who in the past acquired several appointments using Fake Graduate Degrees. What else can you expect in a country like Pakistan? On 05-10-2012, GEONews TV reported that Province of Baluchistan Public Service Commission gave appointments to Fake Graduate Degree Holders. What else can you expect in a country like Pakistan where Recent-Past Head of State even failed Final Exam at St. Patrick’s High School in Karachi, Pakistan in 70’s. Moreover, during discussions on widespread use of “Shortcut & Backdoor”, i.e., Approach (Safaarash), i.e., more politely Nepotism in Pakistan on Khabarnaak/GeoNews TV on 09-12-2012, one young female audience quoted her experience of this typical Pakistani disease stating that “Due to shortage of a few marks, she could not get an admission in a college on merit base but through the use of Approach (Safaarash) of her father’s friend she became # 2 in the merit list for the admissions at that college”. Let us talk about that Pakistan when educational system was 100% corruption free, prior to fall of Dacca in 1971. In Summer 1968, the merit number of Ghulam Choudhry (the author of present article) (a son of a Machine Operator and Desi Ghee Saleswoman who used to travel on foot with Ghee container on her head from village to village in the neighborhood of Sialkot City to purchase Ghee for reselling in city on profit to finance her son’s studies) was 1575 on Initial Merit List for M.Sc. Chemistry admissions at University of Punjab, based upon his 47% B.Sc. Degree Results Marks. But after 3 multiple choice admissions tests covering Organic, Inorganic & Physical Chemistry branches, Ghulam Choudhry jumped from 1575th number to 57th number in the Merit List for M.Sc. Degree Admissions and consequently, was granted admission for 1968 Class of M.Sc. Chemistry at the University of Punjab, Lahore, Pakistan. Later on, in 1969, Ghulam Choudhry appeared before Tuition Fees Exemption (“Maafee”) Committee for his M.Sc. Chemistry at University of Punjab. Prof. Dr. Fazal Hussain said to Ghulam, “Hooi, you got 3rd Division in B.Sc. Who used an Approach for your admission?” He asked Committee Members to check Ghulam’s admission forms for finding source of Approach for Ghulam. Ghulam responded humbly: He became eligible to apply for admission due to his 52% marks in subject Chemistry and he was admitted based upon additional admission tests (mentioned above); and Prof. Dr. Kharat Ibne Rasa (another Committee Member and who became V.C. of this university later on) confirmed Ghulam’s such statement by waving his head. To view some scientific achievements of the same Ghulam (a son of a machine operator & Desi Ghee Saleswoman but not a son of a Puppy Dog of Super Power) cited here, please visit: http://dare.uva.nl/en/record/389295 . In conclusion, Grave Crimes-Against-Humanity in the form of ugly nepotism was committed by Land-Mafia Caretaker Prime Minister, Honourable Justice (r) Mir Hazar Khan Khoso, Ex-Prime Minister Raja Pervaiz Ashraf, CIA Agent Ziauudin Yousufzai (an Education Attaché at Pakistani Consulate in Birmingham, UK), Maulana Fazal-ur-Rahman Khan, and ZA Bhutto. It should be reminded that this cancer disease of nepotism in Pakistan is not restricted to only Pakistani politicians & to bureaucrats but nepotism is also practiced in Pakistani Military to the extremely and dangerously larger extent. For instance, even the present Chief of Army Staff (COAS), namely, General Raheel Sharif was also promoted from Lieutenant General Rank to Full General Rank, and then was appointed as COAS by the PM of Pakistan as the result of use of ugly nepotism; and in this regard Ghulam Choudhry posted an article entitled, “As the Consequence of Super Power’s Holy Orders/Dictations to Pakistani Prime Minister, Promotion of ILLEGAL & UNCONSTITUTIONAL Lieutenant General Raheel Sharif (a High School Graduate of Islamia High School (Well-Known for Facilitating Illegal Means & Copying in Exams) in Quetta) on 27-11-2013 to General Rank and his Subsequent Appointment as a COAS at Pakistani AIF Military Inc.: A Prime Example of Nepotism (without which Super Power’s Puppy Dog & its CIA’s Agent General Raheel Sharif Being Unable to Even Obtain a Job of a “Chapraasi” (Peon) of an Ordinary Patriotic Soldier): Pakistani Nation Requests Supreme Court Chief Justice, Honourable Tassadduq Hussain Jillani, to Take Suo Motu Notice of Widespread Use of Nepotism Benefitting Military Personnel (Including General Raheel Sharif) at Pakistani AIF Military Inc. as Well Bureaucrats (Including Madam Romana Kakar) at Pakistani Bureaucracy”, which was published on 16-02-2014 as PART 1 (Visit: https://www.facebook.com/ghulam.choudhry.1/posts/709676962386949 ) and as PART 2 (Visit: https://www.facebook.com/ghulam.choudhry.1/posts/709673759053936 ). (PART 1 of 2 ends) -------------------------------------------- *The author of this Article is Prof. Dr. Ghulam Ghaus Choudhry, who left Pakistan in 1972 soon after his Master in Chemistry from the University of Punjab and started his Post Graduate studies in Environmental Organic Chemistry at University of Amsterdam, The Netherlands, where he did his Doctoral Degree & Doctor of Science (D.Sc.) Degree (View his D.Sc. Thesis: http://dare.uva.nl/en/record/389295 ) without the use of any scholarship and/or financing from any government or agency in the entire World; he proudly states that he was the First Post-Graduate Person to obtain doctorates in Environmental & Toxicological Chemistry from the University of Amsterdam as well he was the First Pakistani who was awarded a D.Sc. Degree in The Netherlands in 1983 (View his D.Sc. Ceremonies: at http://www.InternationalUniversity-SchoolOfMedicine.org/files/REVISITING_CEREMONIES_OF_AWARD_OF_DOCTOR_OF_SCIENCE_DEGREE_TO_GHULAM_GHAUS_CHOUDHRY.mp4 or at http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1012632 or at http://www.youtube.com/watch?v=VjWqykT46Hw ). In order to remove any confusion, it should be pointed out that Dr. Abdul Qadeer Khan (a Well-Esteemed Pakistani Hero) obtained his Doctorate in Engineering Degree in 1972 from the University of Leuven in Belgium but not from any university in The Netherlands. However, Dr. Abdul Qadeer Khan achieved earlier a Degree in Engineering with Ir. Title (which is not a Doctorate Degree) in 1967 from the Technical University of Delft in The Netherlands. During his Academic Career, Prof. Dr. Ghulam Ghaus Choudhry’s Hundreds of Research Papers including some Textbooks were published by European & North American Publishers (View his Publications: http://www.internationaluniversity-schoolofmedicine.org/CV_and_Publications_of_Board_of_Trustees_Member_Dr_GG_Choudhry_at_IUSOM_Bonaire_Main_Campus.html ); consequently all big oil companies and organizations like UNO as well Middle Eastern Countries were after Dr. Choudhry to hire his services and he was the most wanted Guest to speak at several International Conferences/Seminars. Dr. Choudhry was awarded in 1986 Winnipeg Rh Institute Award in Canada for Outstanding Contributions to Scholarship and Research in the Natural Sciences Category. Dr. Choudhry always preferred to be Independent and he never let anybody to influence him by money or top position. With this background, Dr. Choudhry can see the Top Muslims Officials, Politicians, Businessmen and Media Experts selling themselves like Slaves to the So-Called Super Power of Today for them, but listen to Ghulam Ghaus Choudhry: The Only Super Power is Almighty God.
3 months ago
Agha Iqbal Hussain MY LOVELY NEWS PAPER DAILY BEAST.HUMBLY REQUEST CHIEF EDITOR,PLEASE PUBLISH MY REQUEST WHICH IS WRITTEN HERE. WELL MADAM MORGAN GOD BLESS YOU.PLEASE SEE MY REQUEST HOUSE WIVES NEWYOURK CITY.I HAVE NEED LIKE THIS CATEGORY WIFE:OLEASE INFORM ME BY MY Read more ... EMAIL THEN SEE HER BIODATA THEN FINLISE HER FOR MARRIAGE. HUMBLY,REQUEST ALL KINDS OF LADIES,PLEASE DONT COME IN MY FACEBOOK WITHOUT FRESSES.THAT IS AGAINST HUMANITY. I WANT TO ALL THE WORLD NATIONS THAT I SHALL MARRIAGE THAT WOMAN WHO HAVE THESE QUALIYIES. 1.-HIGHER EDUCATED LIKE PH.D IN POLITICS OR MD OR MEDICAL PHYSICIAN 2.-HIGH STANDARDS FAMILY WITH BEST CHARACTER 3.-SHE SHOULD NOT USE WINE,NOT SIN AND NOT SINNER,NOT DEVIL BUT HER PUSSY WILL UNTOUCH THE OTHER PERSON AND I SHALL FUCK HER ON MY BED AFTER MARRIAGE. 4.-SOCIAL WORKER,HAVE HUMAN BEINGS THOUGHTS AND EMOTIONS. 6.-HER FAMILY PROVIDE ME SEPARATE HOUSE AND WEALTH FOR MY HUMAN BEINGS PROGRAMMES. 7.-HER PARENTS WILL MARRIAGE HER WITH ME NOT BEHALF OF OTHERS BUT SELFLY. THANKS GOD......BAD CHARACTER WOMAN BECAREFULL DONT INTO MY FACEBOOK; THANKS. DR.AGHA IQBAL HUSSAIN SYED HUJ TUL ISLAM TABBA TABI INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS HERO INTERNATIONAL POLITICIAN INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOLAR PEROFESSIONAL SPEAKER MARKETING TRAINNER DOCTOR OF MEDICAL PHYSICIAN CRONIC DISEASES . CONTACT BY EMAIL:dr.aghaiqbalhussain@yahoo.com Like · Comment
3 months ago
More nomor iqbal cjr posts »

Nomor iqbal cjr news

No news about nomor iqbal cjr

Nomor iqbal cjr videos

Biodata Iqbal Coboy Junior | Biodata Iqbal Coboy Junior.Biodata Lengkap coboy junior | Biodata Lengkap coboy junior Lengkap biodata coboy junior, coboy junior, aldi, bastian, iqbal, kiki. Biodata Lengkap Iqbal Coboy Junior Nama Lengkap : Iqbaal ...Biodata Coboy Junior | Sorry if the picture or the words are unable to be read,,, sorry... because i use the iMovie for the first time... Hope u enjoy... And thank You for Watching. Guys ...Biodata / Profil Aldi Coboy Junior | Aldi merupakan salah satu dari 4 personel boy band cilik Coboy Junior. Berikut ini biodata lengkap aldi khusus bagi Anda Fans Aldi Coboy Junior. Biodata ...lengkap foto-foto iqbaal,biodata iqbaal,fakta-fakta iqbaal | Saya membuat video ini dengan Editor Video YouTube (http://www.youtube.com/editor)CJR The Movie - Pendidikan CJR tetap diutamakan | Sutradara : Patrick Effendy Produser : Patrick Effendy Pemain : Teuku Rizky, Iqbaal Ramadhan, Alvaro Maldini, Arie Kriting, Kirana Larasati, Abimana Aryasatya, ...
More nomor iqbal cjr videos »